KORAN NUSANTARA
indeks Surabaya

Wisnu Geram Dengan Don Rosano, Dianggap Biang Hambat Perdamaian Walikota Dengan DPC PDIP

Surabaya (KN)- Ketua DPC PDIP Surabaya Wisnu Sakti Buana geram dengan ulah tenaga ahli Walikota Surabaya Don Rosano yang dianggap menghambat hubungan politik Walikota Surabaya Tri Rismaharini dengan Fraksi PDIP dan DPC PDIP Surabaya. Sehingga timbul keretakan komunikasi politik dan terjadi pemakzulan Walikota Surabaya yang dilakukan DPRD Surabaya.

Disamping itu juga, Don Rosano diduga selalu memprovokasi, Walikota untuk menolak dan melawan kebijakan dewan Surabaya, terkait pertemuan periodic dengan seluruh partai maupun Wakil Walikota Bambang DH.

Sebagai tangan kanan Walikota Don Rosano juga memanfaatkan kesempatan untuk memecah belah hubungan Walikota Surabaya dengan DPRD Surabaya. Hingga timbul permusuhan, antara eksekutif dan legislative, termasuk menghambat dana Jasmas (Jaringan Aspirasi Masyarakat) dewan.

Informasinya, bahkan Wakil Walikota Surabaya Bambang DH juga jengkel dengan ulah Don Rosano yang main perintah disposisi Walikota seenaknya. Sehingga terjadi hubungan yang kurang harmonis, antara Walikota dengan Wakil Walikota Surabaya.

“Ada Apa Dibalik Hubungan Tri Rismaharini Dengan Don Rosano”. Sebagai dosen pengajar di Universitas Surabaya Ubaya, sejak tahun 2008, Tri Rismaharini menjabat sebagai Kepala Bappeko, Don Rosano dipakai sebagai tenaga ahli dalam penataan kota termasuk penataan anggaran APBD Surabaya.

Apa karena dianggap berjasa dan membantu kinerja Tri Rismaharini?, sehingga ketika Risma diangkat menjadi Walikota Surabaya, Don Rosano diberi kewenangan untuk memberikan masukan. Termasuk menata semua peraturan Walikota hingga peraturan daerah, yang dikonsep Don Rosano.

Bahkan Walikota Surabaya Tri Rismaharini membela mati-matian Don Rosano ketika mendapat desakan dari DPD PDIP Jawa Timur, untuk memecat Don Rosano dari jabatannya sebagai tenaga ahli.

Sesuai dengan hasil rapat di DPD PDIP Jawa Timur, Walikota masih berkeberatan untuk  melakukan rekomendasi DPC PDIP dalam item kedelapan yang meminta agar Don Rosano dipecat dari  jabatannya selaku tenaga ahli Walikota.

Sumber DPC PDIP Kota Surabaya yang enggan disebutkan namanya mengatakan, dari beberapa item sudah ada kesepakatan dengan Walikota Surabaya selaku walikota yang diusung PDIP, yakni mulai dari perbaikan komunikasi dengan partai pengusung. “Namun masih ada ganjalan, ya satu item itu,” ujarnya.

Sumber tersebut menambahkan, DPC PDIP meminta hal itu lantaran pihaknya sering menerima aduan dari kader partai, masyarakat maupun birokrat di Pemkot Surabaya soal sepak terjang Don Rosano yang terlalu mendikte walikota Surabaya, sehingga banyak kebijakannya yang tidak sesuai dengan visi misi ketika kampanye.

“Apa yang diusulkan DPC hanya merupakan lanjutan dari informasi dari berbagai kalangan, tidak ada tendensi apa-apa,” tambah sumber tersebut.

Bahkan lanjut sumber tersebut, ketika pertemuan di kantor DPP PDIP Lenteng Agung, ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri sempat menegur bahwa dirinya juga memiliki banyak tenaga ahli, namun kalau tidak cocok dengan visi misi partai ya tidak saya gunakan. “Ketua umum sudah ngomong demikian, kalau masih dilanggar ya biar  Bu Mega yang menilai,”  ungkapnya.

Sumber DPC PDIP lain yang juga anggota DPRD Surabaya menambahkan, masukan dari tenaga ahli Don Rosano yang menjeruskan Walikota adalah soal keluarnya Perwali No 56 dan 57 tahun 2010 soal kenaikan pajak reklame dan juga pembuatan KUAPPAS yang tidak sesuai dengan nafas PDIP selaku partai pengusung Risma.

“Disamping itu masih banyak lagi, kita tidak ingin walikota yang kita usung dengan segenap kekuatan dalam pilwali lalu bekerja sesuai dengan arahan orang lain apalagi terkesan menjerumuskan,” pungkasnya.

Bahkan kedekatan Don Rosano dengan Walikota Tri Rismaharini, yang melebihi keluarganya membuat kasak-kusuk aroma tidak sedap. Disitu ada Risma, maka disitu pula ada Don Rosano yang siap memberikan masukan. (kos).

Related posts

94 Orang Ditangkap Terkait Demo Ricuh di Depan DPR RI

redaksi

Gubernur Soekarwo: Likuiditas Bank Jatim harus Bertambah Hingga Rp 1 Triliun

kornus

TNI dan Polri Dikerahkan Awasi 1.800 Titik Pendisiplinan Protokol Kesehatan

kornus