Jakarta,mediakorannusantara.com — Dua presiden buruh dari konfederasi terbesar di Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menindak tegas aksi anarkis.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, menegaskan komitmennya mendukung penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran fasilitas umum dan perusakan sarana publik.
“Kita harus ingat ada korban jiwa saat pembakaran Gedung DPRD Makassar, juga korban lainnya. Pelaku harus terus diproses hukum,” ujar Andi Gani di Jakarta, Minggu.
Meski demikian, Andi Gani juga meminta agar pengunjuk rasa yang tidak terlibat dalam perusakan dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan restorative justice. Ia menambahkan, KSPSI akan berada di garis terdepan untuk menjaga supremasi sipil.
Senada dengan Andi Gani, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menolak segala bentuk kekerasan dalam unjuk rasa.
“Demonstrasi harus konstitusional, damai, dan anti kekerasan,” tegas Iqbal.
Iqbal juga menyoroti isu reformasi Polri yang tengah ramai diperbincangkan. Menurutnya, perbaikan memang perlu dilakukan, tetapi ia mengingatkan agar upaya tersebut tidak ditujukan untuk menyerang atau menjatuhkan pimpinan Polri.
“Terlihat ada yang ingin menyerang institusi kepolisian dengan menyerang pemimpinnya. Jika ingin mereformasi kepolisian agar menjadi alat keamanan dan ketertiban yang berwibawa, Kapolri saat ini terbukti sangat setia dengan Presiden Prabowo Subianto,” katanya.
Iqbal menambahkan, kinerja Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dalam mengendalikan situasi demonstrasi beberapa waktu lalu menunjukkan sinergi yang kuat antara TNI dan Polri.
Lebih lanjut, Iqbal membantah isu adanya surat presiden (surpres) untuk mengganti Kapolri dan kabar demo lanjutan dari buruh.
“Itu sudah ditegaskan tidak benar. Tidak boleh ada hidden agenda. Apalagi isu lanjutan demo yang akan dilakukan buruh, itu hoaks,” jelasnya.
Iqbal memastikan buruh masih menunda aksi unjuk rasa. Perjuangan mereka, kata Iqbal, tetap fokus pada isu-isu mendasar seperti penghapusan outsourcing, penolakan upah murah, kenaikan upah minimum 2026, dan reformasi kebijakan pajak.
“Pajak pesangon, pajak THR, dan pajak JHT harus dihapus. Itu perjuangan buruh yang sebenarnya,” pungkasnya. ( wa/ar)