Surabaya (KN) – Pelantikan Tony Tamatompol sebagai anggota DPRD Surabaya menggantikan Alm Imanuel Fredrik Lumoindong, Selasa (19/11/2013) mendapat protes dari sesama kader Partai Damai Sejahtera (PDS).Kader PDS asal PAC Rungkut melayangkan gugatan PTUN atas SK pelantikan terhadap Tony Tamatompol yang diterbitkan Gubernur Jatim. Kabar gugatan ini dibenarkan Rio Pattiselano, sekretaris Komisi B DPRD Surabaya.
Menurutnya, dirinya dapat memahami keresahan yang dirasakan sejumlah kader PDS.”Saya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Tapi, saya masih percaya jika keadilan itu masih ada di negeri ini,” kata Rio Pattiselanno.
Rio menjelaskan, alasan sejumlah kader melakukan gugatan ke PTUN lantaran tidak terima jika pengganti Almarhum Imanuel Fredrik Lumoindong, diisi oleh orang di luar PDS. Dia juga mendukung pernyataan Ketua Fraksi PDS Simon Lekatompessy bahwa yang menjadi dasar gubernur mengeluarkan SK itu adalah keliru.
Sementara, Ketua DPRD Surabaya Mochammad Machmud mengatakan jika undangan pelantikan Tony Tamatompol sudah dikirim ke seluruh anggota. Bahkan, Senin (18/11/2013) sudah dilakukan gladi bersih prosesi pelantikan tersebut.
Machmud mengatakan, pihaknya tetap melantik Toni sesuai dengan SK Gubernur Jatim. Namun, jika besok ada SK Gubernur yang membatalkan keputusan sebelumnya, karena munculnya gugatan dari pihak lain, pelantikan bisa batalkan.
“Saya berpegang teguh pada SK Gubernur Jatim, makanya tetap akan dilantik. Karena hingga saat ini belum ada SK Gubernur Jatim yang membatalkannya,” ujar Machmud yang bingung atas pelantikan ini karena kedua pihak berpeluang melakukan gugatan.
Machmud juga menyarankan, yang digugat tidak seharusnya institusi DPRD Surabaya yang melantik Tony berdasar SK Gubernur. Tentu yang digugat adalah SK yang dianggap kader PDS menyalahi mekanisme. Apalagi proses PAW di Fraksi PDS saat pimpinan dewan dijabat Wishnu Wardhana, pimpinan saat ini hanya menerima SK dan melaksanakan pelantikan saja. (anto)