Jakarta, mediakorannusantara.com Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menegaskan bahwa institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) siap beradaptasi dan berubah.
Pernyataan ini disampaikan menanggapi fenomena di masyarakat yang menunjukkan kecenderungan memilih melaporkan kejadian kepada petugas pemadam kebakaran (Damkar) ketimbang polisi.
Jimly mengungkapkan, sikap kesiapan untuk berubah ini juga tercermin dari pengakuan pimpinan Polri. Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo, sejalan dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mengakui adanya tingkat kepercayaan masyarakat yang lebih tinggi terhadap Damkar. Pengakuan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR RI.
”Wakapolri saja ngomongnya kayak begitu, dan itu sama dengan statement Pak Kapolri beberapa kali dalam rapat kami maupun di pers. Menggambarkan bahwa pimpinan Kepolisian kita itu memang siap untuk beradaptasi, siap untuk berubah, jadi dia tidak ‘denial‘, tidak menolak,” kata Jimly saat memberikan keterangan pers di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, pada Selasa.
Menurut Jimly, transparansi Wakapolri di hadapan Komisi III DPR RI merupakan indikasi keseriusan Polri dalam melakukan perbaikan. Komitmen ini juga diperkuat dengan telah dibentuknya Komisi Transformasi Internal Polri, yang aktif mengikuti rapat bersama tim Komisi Percepatan Reformasi Polri.
Selama tiga bulan ke depan, Komisi Reformasi Polri akan terus menyerap aspirasi publik melalui audiensi guna menentukan arah kebijakan reformasi kepolisian. Proses ini ditargetkan rampung pada akhir Januari 2026.
Oleh karena itu, Jimly meminta masyarakat untuk bersikap optimistis terhadap perbaikan yang akan terjadi, khususnya dalam peningkatan layanan Kepolisian.
”Komisi Transformasi internal yang sudah dibentuk, yang juga ikut rapat dengan kita-kita, sehingga hal-hal yang sifatnya internal insyaallah langsung dikerjakan. Jadi optimis saja bahwa selama tiga bulan ke depan ini akan ada perbaikan,” ujar Jimly.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, menilai fenomena ini sebagai pergeseran. Ia menduga masyarakat memilih Damkar karena merasa lebih aman atau tidak ada rasa takut.
”Mungkin alasannya memilih memanggil damkar karena merasa lebih aman atau tidak ada rasa takut,” kata Yusril.
Yusril menekankan bahwa fenomena ini harus menjadi perhatian bersama untuk menciptakan citra polisi yang tidak menimbulkan rasa takut, melainkan menimbulkan rasa mengayomi dan melindungi. ( wa/ar)