KORAN NUSANTARA
Headline indeks Jatim

Pemprov Jatim Terus Lakukan Inovasi Pelayanan Publik Pro Rakyat

Gersik (KN) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim terus melakukan inovasi pelayanan publik yang pro rakyat, untuk memberikan bukti nyata pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.Sebab di era keterbukaan seperti saat ini, pemerintah dituntut untuk melakukan berbagai terobosan dan inovasi sebagai solusi dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jatim Dr. H. Akhmad Sukardi, MM saat membuka Gelar Pameran dan Simposium Pelayanan Publik Jawa Timur 2017 di Gelora Joko Samudro Gresik, Kamis (18/5/2017).

Sukardi menjelaskan, inovasi sebagai kata kunci yang mengandung konsekuensi tidak hanya menciptakan inovasi, tetapi yang lebih penting adalah mereplikasikan berbagai inovasi tersebut untuk memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, inovasi juga perlu didukung dengan regulasi sehingga berbagai program yang inovatif dapat terus diimplementasikan secara merata dan berkelanjutan.

Atas inovasi pelayanan publik yang dilakukan, telah membuahkan hasil yang baik bagi Pemprov Jatim. Berbagai inovasi pelayanan publik terus masuk kategori Top 99 sejak tahun 2014, bahkan masuk ke Top 35, Top 25, dan Top 9.

Dicontohkan, beberapa inovasi pelayanan publik yang telah dilakukan Pemprov Jatim. Antara lain, Pelayanan Perijinan Terpadu (P2T) Prov. Jatim yang diberikan kewenangan penuh penerbitan perijinan / non perijinan dengan prinsip one stop service, ATM Samsat, ‘JUDES’/ Jujug Desa.

Meski meningkatkan kualitas pelayanan publik bukanlah hal yang mudah, namun hal tersebut bisa terwujud apabila adanya dukungan dari masyarakat dan juga stakeholder terkait.

Hingga saat ini pihaknya terus mendorong setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat melahirkan sebuah inovasi pelayanan publik. Karena memang pihaknya menganggap kebutuhan masyarakat akn pelayanan yang prima sangat dibutuhkan. Dengan adanya inovasi dirinya yakin kualiatas perbaikan pelayanan publik dapat dipercepat.

“Kalau kualitas pelayanan publiknya sudah baik maka dapat memberikan banyak efek, seperti datangnya investor ke daerah tersebut, dengan adanya investor pengangguran berkurang, dan pertumbuhan ekonomi pun akan semakin baik lagi,” tandasnya.

Ke depan, ada dua hal yang perlu terus dikembangkan khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pertama, menjaga konsistensi upaya untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik mulai dari tahap awal perencanaan program, pelaksanaan hingga pengawasan program yang melibatkan kontrol masyarakat.

Kedua, memberi kesempatan dan merangsang tumbuhnya prakarsa dari aparat di tingkat bawah agar dapat lebih responsive dan kreatif menyikapi tuntutan publik yang makin lama makin kritis.

Dari kedua hal tersebut, lanjut Sukardi, maka jalan yang harus ditempuh adalah mendorong peran aparatur pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi menuju pemerintahan yang melayani.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Shadiq Pasadigue yang membacakan sambutan Sesmen PANRB Dwi Wahyu Atmaji menyampaikan bahwa apa yang dilakukan Provinsi Jatim dalam melakukan percepatan kualitas pelayanan publik mendapat sambutan baik dari Menteri PANRB Asman Abnur.

Menurutnya apa yang saat ini dilakukan Pemprov Jatim merupakan sebuah langkah dan terobosan dalam memberikan inspirasi dalam memajukan kualitas pelayanan publik. Karena memang di zaman seperti saat ini pelayanan tidak hanya dilakukan secara konvensional semata, melainkan harus dapat memasukan unsur teknologi informasi.

“Dengan acara seperti ini diharapkan inovasi pelayanan publik yang digagas Pemprov Jatim ini terus berkembang, karena melakui inovasi setiap daerah dapat melakukan perubahan,” ujarnya.

Shadiq menambahkan, setiap inovasi yang telah diciptakan harus dapat berkelanjutan dan dapat direplikasi oleh daerah lainnya. Karena kebutuhan masyarakat akan sebuah pelayanan publik yang mudah, murah, dan cepat sangat dinantikan. (yo)

 

Related posts

Menpora Apresiasi Kelompok Masyarakat yang Giatkan Kembali SKJ

DPRD Jatim Nilai Program BPJS Gagal

kornus

Peringati Hari Lahir Bung Karno, PDIP Surabaya Gelar Aksi Sosial