Jakarta (KN) – Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Bank Pembangunan Daerah (BPD) di daerah mendapatkan specific lending atau grand credit sebesar Rp 1 triliun per provinsi. Specific lending tersebut diharapkan dapat dioperasikan oleh BPD di masing-masing daerah. Kalau di Jatim misalkan saja Bank Jatim.Hal tersebut disampaikan Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim itu usai Rapat Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dengan Presiden RI Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (25/6/2015).
Ia mengatakan, pemerintah pusat diharapkan bisa mengucurkan dana melalui APBN sebanyak Rp 1 triliun kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) masing-masing provinsi. Tujuannya agar BPD bisa memberikan lending credit sebanyak 6-7,5 persen setahun kepada masyarakat kecil.
Lebih lanjut disampaikannya, pemberian specific lending credit kepada BPD dalam rangka mengkonkritkan permintaan presiden untuk memberikan lending credit di bidang UMKM pada setiap provinsi. Lending kredit untuk usaha produktif seperti UMKM dapat menimbulkan multiplier effect yang besar bagi pembangunan.Hal ini senada dengan instruksi presiden untuk menaikkan lending kredit produktif.
“Meningkatkan kredit untuk usaha produktif merupakan upaya guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kredit dari bank yang harus ditingkatkan di bidang usaha produktif, bukan kredit untuk konsumtif,” ujar Pakde Karwo.
Selain itu, materi yang dibicarakan dalam pertemuan itu merupakan hasil rapat APPSI di Ambon yang dilaporkan ke Presiden RI Jokowi, aspirasi dari para gubernur, dan pengarahan presiden tentang peranan gubernur bersama pemerintah pusat dalam pembangunan baik di bidang pemerintahan, pembangunan ekonomi, maupun sosial budaya.
Di bidang pemerintahan, para gubernur diminta untuk bersama-sama Presiden melaksanakan pembangunan di bidang pemerintahan, pembangunan ekonomi, serta sosial budaya. Prinsipnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, ada beberapa yang harus dimatangkan dalam bidang pemerintahan yakni mengenai UU tentang administrasi pemerintahan. Guna memperkuat UU tersebut, Presiden RI rencananya akan mengundang para gubernur untuk membahas apakah UU adminsitrasi itu sudah tepat atau belum.
“Minggu depan, rencananya Presiden RI mengundang gubernur seluruh Indonesia dalam rangka memantapkan UU Administrasi Pemerintahan. Saling memberikan informasi untuk memperkuat, memperlancar, juga membahas kondisi ekonomi di daerah. UU ini penting karena pengambil keputusan memiliki rambu-rambu yang jelas dalam mengambil keputusan atau kebijakan,” katanya.
Mengenai bantuan kepada masyarakat yang mendadak, harus ada kepastian dari Kementerian Dalam Negeri mengenai belanja untuk membantu masyarakat hal yang mendadak diatur. Dalam hal ini bukan Bansos atau hibah. “Misalkan ada keluarga miskin yang harus operasi mendadak, tetapi belanjanya tidak ada, mereka yang terlantar tetapi belanjanya tidak ada. Agar bisa masuk ke dalam biaya operasional penunjang di dalam peningkatan kesejahteran masyarakat dalam fungsi sosial,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua APPSI Syahrul Yasin Limpo menjelaskan, pertemuan itu dimaksudkan untuk melaporkan suasana daerah dan beberapa poin-poin penting yang harus disampaikan kepada Presiden terkait hasil Rakernas APPSI di Maluku yang lalu, khususnya terhadap bagaimana memacu perputaran ekonomi kita agar bisa lebih cepat dari sekarang.
Salah satu yang utama, kata Gubernur Sulawesi Selatan itu, adalah harapan agar pemerintah mendorong perbankan, khususnya bank pemerintah atau Bank Pembangunan Daerah (BPD), untuk lebih terlibat dalam kredit-kredit usaha miko, kecil dan menengah (UMKM). “Perlu ada rasionalisasi bunga bunga untuk UMKM agar mereka bisa bertumbuh dengan baik,” kata Syahrul kepada wartawan.
Hal lain yang dilaporkan adalah tentang program-program strategis yang semua provinsi sampaikan apa-apa yang paling penting, hususnya percepatan proyek yang ada, agar betul-betul semua pihak pahami situasi yang ada. “Tidak ada ketakutan untuk jalankan program dan proyek agar betul-betul serapan anggaran daerah bisa berjalan,” jelas Yasin.
Dalam pertemuan yang dimulai sejak pukul 10.00 WIB hingga 11.30 WIB, terdapat beberapa Gubernur yang diundang Presiden RI seperti Gubernur Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Banten, DIY, Jatim, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku Utara. (hms)