Jakarta,mediakorannusantara.com – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk segera mengurus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) ke dinas kesehatan. Nanik memberikan tenggat waktu satu bulan agar SLHS dapat segera diterbitkan, demi menjamin keamanan pangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal tersebut disampaikan Nanik dalam acara koordinasi dan evaluasi Program MBG di Karesidenan Banyumas, Purwokerto, Jawa Tengah, pada Kamis (4/12/2025).
”Saya beri waktu sebulan untuk mendaftarkan ke dinas kesehatan. Kalau dalam sebulan belum juga mendaftar, nanti akan saya suspend (tangguhkan) operasionalnya,” kata Nanik dalam keterangan yang diterima di Jakarta.
Nanik menegaskan, tidak ada alasan bagi mitra, yayasan, maupun kepala SPPG untuk menunda-nunda pendaftaran SLHS. Sebab, Kementerian Kesehatan telah menyatakan bahwa proses pengurusan SLHS tidak dipungut biaya.
“Yang ada biayanya hanya untuk pengambilan dan pengujian sampel, harganya 1 sampai 2 juta. Kalau ada pungutan macam-macam, nanti laporkan ke saya,” ujar dia.
Dalam kesempatan itu, Nanik mengapresiasi para kepala SPPG dan mitra di Kabupaten Banjarnegara dan Purbalingga yang telah mendapatkan SLHS untuk dapur-dapur MBG mereka yang telah beroperasi.
Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi itu juga mengajak seluruh peserta yang hadir untuk mendoakan keselamatan para petugas SPPG yang sedang berjuang di lokasi bencana, di mana SPPG dialihfungsikan menjadi dapur darurat untuk korban bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
”Mohon doanya semua, karena ternyata menjadi petugas SPPG taruhannya nyawa,” ucap Nanik sambil menyampaikan duka cita pada seorang ahli gizi di Sigli, Aceh, yang meninggal karena tersengat listrik saat bertugas, serta petugas SPPG di Aceh Tengah yang sempat terjebak di lokasi banjir.
”Kita doakan semoga bencana lekas mereda, segera pulih, serta anak-anak kita tetap sehat dan selamat,” tuturnya.
Eks Karesidenan Banyumas terdiri dari Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Cilacap, dan Banyumas. Dalam catatan BGN, tingkat perolehan SLHS di daerah ini bervariasi. Banjarnegara dan Purbalingga menunjukkan progres yang baik dengan seluruh SPPG yang beroperasi telah memiliki SLHS. Sementara Cilacap dan Banyumas masih memiliki sejumlah SPPG yang beroperasi namun belum mendapatkan SLHS. ( wa/ar)