Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa secara resmi menyerahkan Program Bantuan Biaya Pendidikan Peserta Didik untuk Warga Kurang Mampu Tahun 2025, di Gedung Dyandra Convention Center, Jl Basuki Rahmat, Surabaya, Rabu (10/12/2025) malam.
Surabaya (mediakorannusantara.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara resmi melaunching Program Bantuan Biaya Pendidikan Peserta Didik untuk Warga Kurang Mampu Tahun 2025 di Gedung Dyandra Convention Center, Jl Basuki Rahmat, Surabaya, Rabu (10/12/2025) malam. Program ini menjadi komitmen Pemprov Jatim untuk memastikan tidak ada anak yang putus sekolah karena kendala ekonomi.
Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa pendidikan adalah jalan penting bagi anak-anak untuk meraih masa depan yang lebih baik. Ia menyampaikan pesan-pesan penguatan kepada para peserta didik agar senantiasa percaya diri, menghormati orang tua dan guru, serta mensyukuri setiap nikmat.
“Jangan pernah merasa minder. Kalau berangkat sekolah dibonceng ayah memakai sepeda pun itu adalah bentuk penghormatan. Orang tua dan guru selalu mendoakan agar anak-anak sukses,” ujarnya.
Khofifah juga menekankan pentingnya menanamkan rasa syukur dan semangat untuk terus melanjutkan pendidikan. “Syukuri apa yang Allah berikan. Mudah-mudahan Allah mengantarkan kemuliaan bagi anak-anak semua, memuliakan dunia dan akhirat,” katanya.
Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur, Aries Agung Paewai.
Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur, Aries Agung Paewai, ditemui seusai launching program tersebut mengatakan bahwa anggaran tersebut berasal dari Perubahan APBD (P-APBD) 2025 yang telah selesai dievaluasi
“P-APBD ini Alhamdulillah sudah selesai dievaluasi dan tentu langsung prosesnya saat ini kita launching,” ujar Aries Agung Paewai usai launching program bantuan pendidikan.
Aries menjelaskan bahwa distribusi bantuan dapat segera dilakukan. Ia menargetkan minimal mulai Kamis (11/12/2025), Bank Jatim bisa segera berkoordinasi dengan Cabang Dinas Pendidikan (Cabrindik) Jatim.
“Besok minimal di berbagai cabang Bank Jatim yang ada di wilayah seluruh daerah itu bisa berkoordinasi dengan cabang dinas kita yang ada di kabupaten/kota,” katanya.
Menurutnya, data penerima sudah tersimpan di Bank Jatim dan cabang dinas pendidikan setempat. Setiap siswa akan menerima virtual account khusus. “Nanti masing-masing anak (siswa) punya virtual account, virtual account itu nanti yang pegang hanya anak tersebut,” jelasnya.
Sedangkan untuk proses pencairan dana, dilakukan langsung oleh siswa yang bersangkutan. “Kalau mereka nanti mau ambil uang itu hanya membutuhkan virtual account yang dimiliki oleh anak tersebut bersama dengan kartu pelajarnya dan juga kartu KK-nya,” tutur Aries.
Arie juga menegaskan bahwa bantuan pendidikan ini tidak boleh diambil alih pihak lain. Artinya, bantuan tersebut langsung dipegang oleh para siswa kebutuhan biaya pendidikan mereka. “Jadi tidak boleh ada gurunya, sekolah maupun yang lain-lain yang terlibat di dalam hal itu,” tegasnya.
Program ini menyasar para siswa dari keluarga prasejahtera yang belum menerima bantuan pemerintah lainnya. Sementara untuk daftar penerima bantuan, berdasarkan data dari desil 1 dan desil 2. “Jadi yang belum menerima bantuan apa pun, baik PIP (Program Indonesia Pintar) maupun bantuan sejenis,” ucap Aries.
Aries menekankan bahwa penyaluran bantuan pendidikan wajib menghindari tumpang tindih. “Sesuai dengan ketentuan, tidak boleh ada dobel anggaran di dalam pelaksanaan pemberian anggaran yang sama untuk bantuan tersebut,” katanya.
Total bantuan yang dikucurkan Pemprov Jatim untuk program bantuan pendidikan 2025 ini mencapai Rp48,77 miliar dengan menyasar 48.077 siswa. “Masing-masing (siswa) Rp1 juta untuk semua kelas X, XI, dan XII. Bagi anak SMA, SMK, dan SLB Negeri dan Swasta,” terang Aries.
Aries berharap, program bantuan pendidikan bagi siswa prasejahtera ini dapat terus berlanjut pada tahun berikutnya. “Mudah-mudahan tahun depan tetap bisa berlanjut. Tentu kan karena tahun depan ada efisiensi, kita tetap menginginkan bahwa bantuan ini tentu berharap bahwa anak-anak kita tidak ada yang putus sekolah,” ujarnya.
Aries mengakui bahwa jumlah penerima tidak terlalu besar dibanding total peserta didik di Jawa Timur. “Ya tentu tidak banyak jumlahnya, karena kan banyak juga yang sudah mampu, yang cukup dan sudah menerima bantuan. Ini kan yang memang betul-betul sama sekali tidak masuk di dalam bantuan pemerintah, apakah PIP, KIP dan lain-lain,” jelasnya.
Akan tetapi, Aries menegaskan program ini menjadi bentuk intervensi Pemprov Jatim untuk memastikan peserta didik prasejahtera tetap mendapatkan akses pendidikan. “Nah, ini kita masukkan di dalam bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur bagi anak-anak didik,” pungkasnya. (KN01)