Jakarta (KN) – Rencana Pemerintah yang akan menaikan harga BBM bersubsidi pada waktu dekat ini mendapat sorotan dan kritik tajam dari para politisi anggota Setgab Koalisi di Pemerintahan. Ada beberapa anggota yang setuju BBM dinaikan dan ada juga yang tidak.
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyatakan, bahwa apa yang terjadi di setgab koalisi hanyalah beda pendapat dan persepsi dan disini pemerintah harus berani ambil keputusan.
“Mengenai rencana kenaikan BBM itu adalah kewenangan Pemerintah bahwa kewenangan setgab koalisi BBM itu hanya sekadar menyamakan persepsi. Jika kemudian pemerintah berani mengambil keputusan untuk menaikan BBM ada risikonya nanti,” kata Priyo Budi Santoso di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/2/2012).
Jadi, kata Priyo, dalam rapat Pemerintah dengan Komisi VII dan Banggar DPR, Pemerintah sudah dalam posisi bulat untuk menaikan BBM. Hal itu untuk mengurangi secara signifikan bahan subsidi yang sekian triliun itu.
“Opsi yang disampaikan pemerintah ada dua yaitu fixed dipatok sebuah angka, dikatakan demikian bisa mengurangi sekian triliun rupiah yang bisa digunakan untuk alokasi lain, di antaranya masalah-masalah sosial,” jelasnya.
Intinya, terang Priyo, DPR tetap memberi kewenangan sepenuhnya atas nama konstitusi agar Pemerintah mengambil keputusan yang terbaik terkait hal ini.
Sebelumnya, Pemerintah menawarkan opsi kenaikan BBM kepada Komisi VII DPR. Dalam opsinya, Pemerintah hendak menaikkan BBM sebesar Rp 1.500 per liter secara eceran. Jika kebijakan kenaikan BBM ini tidak dilaksanakan, maka subsidi BBM maksimum diberikan sebesar Rp 2.000 per liter. (red)
Foto : Priyo Budi santoso