Surabaya (KN) – Gubernur Soekarwo mengakui jika usulan Komisi A DPRD Jatim agar pelaksanaan Pemilukada dikembalikan lagi ke sistem tidak langsung atau dipilih oelh anggota dewan sulit terealisasi. Pasalnya, masyarakat sudah terbiasa dilibatkan dalam proses pemilukada. Karenanya, dikhawatirkan akan timbul protes dari masyarakat jika sistem yang sudah ada nantinya diubah.
“Saya melihat bukan persoalan anggaran yang cukup besar. Namun yang saya lihat hanya pada rakyat, yang selama ini dilibatkan selanjutnya tidak dilibatkan, tentunya dikhawatirkan akan ada kemarahan. Inilah yang harus diantisipasi,’’ tegas Gubernur Jatim, Soekarwo di Surabaya, Jumat (22/4/2016).
Senada juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Soepriyatno. Menurutnya, sejak awal Partai Gerindra mendukung penuh agar pelaksanaan Pemilu dilakukan dengan sistem tak langsung. Namun semua partai tidak mendukungnya. Bahkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) waktu itu menjadi presiden menerbitkan Perppu atas UU Pemilu yang akhirnya direvisi menjadi pemilihan langsung dengan melibatkan rakyat.
“Saya kira sangat sulit jika mengembalikan Pemilu langsung menjadi tak langsung. Hal itu sudah dialami Partai Gerindra, saat partainya mendukung Pemilu sistem tak langsung. Namun, di tengah jalan, Presiden SBY mengeluarkan Perppu,” kata politisi Partai Gerindra ini.
Menurut Soepriyatno, yang menjadi perhatian serius oleh Komisi II DPR RI adalah terkait soal mundurnya birokrasi atau legislatif ketika maju dalam Pilkada. Selain itu, soal politik dinasti dan napi. (rif)