
Jakarta, mediakorannusantara.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) untuk membangun citra baru di mata publik. Citra ini diharapkan lebih humanis, edukatif, dan pro-rakyat, bergeser dari stigma negatif yang selama ini melekat.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal Zakaria Ali, menekankan bahwa Satpol PP harus berani menyingkirkan identitasnya yang hanya dikenal dengan penertiban dan pembongkaran. “Satpol PP bisa dan harus mendapatkan nama baik di masyarakat,” ujar Safrizal dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Ia menambahkan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta perubahan citra ini dimulai dari penampilan hingga kinerja. “Bagaimana caranya ganti bajunya dulu baru kinerjanya. Banyakin kegiatan prorakyat, tugas kita bukan hanya merazia, menertibkan, membongkar, tambahin 30-40 persen kegiatan menolong masyarakat,” jelas Safrizal.
Menurutnya, kegiatan yang berpihak kepada rakyat seperti kampanye kebersihan, gotong royong, dan aksi sosial harus lebih sering dilakukan dan dipublikasikan agar bisa membangun kepercayaan publik.
Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Penguatan Kapasitas Satpol PP di Kampus IPDN Jatinangor, yang dihadiri secara virtual oleh Mendagri Tito Karnavian, perwakilan Gubernur Jawa Barat, Bareskrim Polri, Kementerian Lingkungan Hidup, serta ratusan Kasatpol PP dari seluruh Indonesia.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya pendekatan yang baik dan manusiawi saat bertugas. “Tolong rekan-rekan laksanakan tugas dengan cara-cara yang baik. Penertiban, pembersihan, lakukan pendekatan manusiawi, tanpa kekerasan, selesaikan dengan dialog dan jalan keluar,” kata Mendagri.
Tito juga memberikan contoh keberhasilan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) yang memperoleh citra positif melalui kerja nyata. “Satpol PP pun harus bisa memperoleh kepercayaan publik dengan perbuatan nyata,” tegasnya.
Selain itu, Mendagri mendorong IPDN menjadi center of excellence yang memberikan masukan berbasis survei mengenai persepsi publik terhadap kinerja Satpol PP. Penguatan kapasitas aparatur juga menjadi sorotan, termasuk pemberian beasiswa untuk diklat.
Safrizal menambahkan, Satpol PP perlu aktif terlibat dalam program nasional sesuai arahan Presiden, seperti penertiban sampah, baliho, dan penyediaan toilet umum. Dengan total kekuatan hampir 1,4 juta personel yang terdiri dari 122.610 anggota Satpol PP dan 1.253.758 anggota Satlinmas, kedua instansi ini diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam mendukung kebijakan nasional dan memperkuat wibawa pemerintah daerah. ( wa,/ar)
