Jakarta, mediakorannusantara.com – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) akan segera dilanjutkan setelah masa reses Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berakhir pada 23 Juni 2025. DPR RI akan memasuki masa sidang baru pada 24 Juni 2025.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan bahwa RUU KUHAP siap bergulir karena DPR telah menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari Pemerintah.
“Kalau sudah ada DIM, tinggal menunggu selesai masa reses. Insyaallah, pada masa sidang yang akan datang [pembahasan RUU KUHAP akan dimulai],” ujar Habiburokhman di kompleks parlemen, Jakarta, pada hari Rabu.
Habiburokhman menambahkan bahwa ia telah menerima informasi dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengenai diterimanya DIM tersebut. Ia berencana segera berkoordinasi dengan pimpinan DPR RI untuk memulai proses revisi KUHAP.
“Kami sudah bisa kick off membahas KUHAP ini. Rapat panitianya itu bisa di awal-awal masa sidang yang akan datang,” jelasnya.
Meski pembahasan akan segera dimulai, Komisi III DPR RI tetap terbuka untuk menerima aspirasi terkait revisi undang-undang ini. Masukan dapat disampaikan melalui pertemuan langsung maupun daring.
“Kami bahas di awal masa sidang, kalau bisa paling lama sesuai dengan undang-undang, dua kali masa sidang sudah punya KUHAP yang baru,” kata Habiburokhman.
RUU KUHAP merupakan salah satu RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas DPR RI tahun 2025 yang diusulkan oleh Komisi III DPR RI. Selama masa reses ini, Komisi III DPR telah menyerap aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, termasuk advokat, mahasiswa, akademisi, dan lembaga lainnya.( wa/ar)