Anggota Fraksi NasDem DPRD,Jatim, Ahmad Iwan Zunaih, saat melakukan ggelarÂ
Lamongan (mediakorannusantara.com – Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi NasDem, Ahmad Iwan Zunaih, menyerap sejumlah aspirasi masyarakat dalam kegiatan Reses II Tahun 2025 yang digelar di Desa Taman Prijek, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, Selasa (1/6/2025).
Anggota DPRD Jatim dari Daerah Pemilihan (Dapil) 13 Kabupaten Gresik dan Lamongan itu menyampaikan, terdapat dua isu utama yang banyak dikeluhkan masyarakat dalam empat titik reses yang telah ia kunjungi.
“Pada kesempatan hari ini kita sudah melakukan reses itu di 4 titik. Dari 4 titik ini rata-rata ada dua hal yang menjadi suatu topik yang diminta oleh masyarakat,” ujar Gus Iwan sapaan akrabnya ditemui usai kegiatan reses.
Ia menuturkan, keluhan pertama berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini mengalami tekanan cukup besar. Menurutnya, kebutuhan pendidikan anak dan kebutuhan dasar lainnya menuntut masyarakat untuk mengeluarkan biaya lebih, sementara pendapatan yang diperoleh sangat terbatas.
“Yang pertama terkait masalah ekonomi. Saat ini masyarakat lagi banyak, istilahnya itu harus mengeluarkan ekstra keuangan dikarenakan harus menyekolahkan anak dan lain-lain. Sedangkan perekonomian saat ini kita tahu bersama-sama memang tidak baik-baik saja,” jelasnya.
Akibat kondisi tersebut, kata Ahmad Iwan, banyak warga yang meminta solusi konkret untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka. Ia pun menegaskan bahwa pihaknya siap mendampingi kelompok-kelompok masyarakat yang ingin merancang program penguatan ekonomi secara mandiri.
“Kalau solusi, tadi saya sampaikan kepada masyarakat, kita tidak mungkin bisa menyiapkan lahan ekonomi sebanyak itu. Artinya, apa yang sekiranya itu menjadi perencanaan mereka dalam kelompok-kelompok tertentu untuk meningkatkan perekonomian, di situ nanti kami akan coba untuk hadir. Itu solusi yang saya berikan,” katanya.
Masalah ekonomi lainnya juga datang dari sektor pertanian dan perikanan. Ahmad Iwan menyebut para nelayan dan petani mengeluhkan hasil alam yang semakin sulit didapat, serta lahan pertanian dan tambak yang sering kali terendam banjir.
“Pertanian itu kalau rata-rata di Lamongan sama perikanan itu keluhannya masalah tempat lahan tani dan tambak mereka itu kebanjiran. Itu yang menjadi satu keluhan juga pada mereka,” ujarnya.
Ia merinci bahwa keluhan ekonomi warga bisa dibagi menjadi dua, yakni pengeluaran rumah tangga yang meningkat dan pendapatan usaha yang menurun drastis. Oleh karena itu, dibutuhkan intervensi pemerintah dalam bentuk kebijakan maupun pendampingan program ekonomi kerakyatan.
“Jadi kalau saya simpulkan (permasalahan) ada dua. Perekonomian secara langsung keluarganya itu (kurang) dikarenakan waktunya untuk mengeluarkan biaya banyak. Kemudian yang kedua adalah dalam pendapatan usaha mereka itu sangat-sangat kurang,” paparnya.
Keluhan lain yang juga mencuat dalam Reses kali ini adalah soal infrastruktur jalan. Ahmad Iwan menilai banyak ruas jalan di Lamongan dalam kondisi memprihatinkan dan tidak layak pakai.
“Yang selanjutnya banyak dimintakan atau disampaikan masyarakat khususnya di Lamongan itu masalah infrastruktur jalan. Kami juga merasakan memang ada banyak jalan-jalan, yang istilahnya mohon maaf, kalau menurut saya dalam tanda kutip memang tidak layak. Sehingga itu segera harus mendapatkan perhatian,” terangnya.
Namun demikian, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi karena anggaran kabupaten dinilai belum memadai untuk membenahi seluruh infrastruktur jalan yang rusak.
“Kalau seandainya ini hanya mengandalkan (anggaran) kabupaten, itu tidak mungkin. Karena kabupaten pasti sangat terbatas sekali dari sisi pembiayaan. Sehingga kita coba dan mudah-mudahan itu nanti bisa dibantu, setelah kita sampaikan, ada semacam donasi atau bantuan dari provinsi,” ujarnya.
Dalam konteks peningkatan ekonomi, Ahmad Iwan juga menekankan pentingnya penguatan ekonomi kreatif di tengah masyarakat. Ia mendorong adanya program berkelanjutan dari pemerintah di semua tingkatan, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.
“Hal-hal tersebut itu perlu memang. Jadi tidak pada kondisi seperti ini saja sebenarnya. Makanya itu harus menjadi sebuah program fokus dari pemerintah,” ujarnya.
Menurutnya, program penguatan UMKM sangat dibutuhkan untuk membangun iklim usaha yang sehat bagi masyarakat kecil. Ia mengingatkan bahwa bantuan dari pemerintah tidak cukup untuk mengangkat kondisi ekonomi masyarakat, sehingga perlu pendekatan sistemik dan berkelanjutan.
“Sehingga perlu untuk dibangun iklim usaha bagi masyarakat kecil. Tentunya iklim usaha untuk masyarakat kecil ini banyak hal dan jenisnya. Ini juga butuh pemikiran yang sangat mendasar, yang cukup serius dan cerdas, yang harus dilakukan oleh pemerintah,” tambahnya.
Ahmad Iwan mengkritik pola pembangunan yang berjalan sendiri-sendiri antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Menurutnya, kondisi ini membuat berbagai program tidak berdampak optimal bagi masyarakat.
“Jadi yang paling utama kalau memang kita itu benar-benar ingin mengangkat martabat perekonomian masyarakat, salah satunya yang harus dilakukan adalah kolaborasi program antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota,” pungkasnya. (KN01)