Surabaya (KN) – Langkah Pemkot Surabaya memberikan ketrampilan dan uang saku untuk Pekerja Seks Komersial (PSK) dan mucikari dinilai tak efektif.Hal ini disampaikan Pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair) Suko Widodo. Kebijakan memberi ketrampilan dan uang saku itu tidak tepat karena tidak akan menyelesaikan masalah.
Sebab masalah utama para PSK dan mucikari itu adalah butuh bertahan hidup. Kalau pesangon yang hanya Rp5 juta perorang tentu akan habis untuk makan. Demikian juga bekal ketrampilan yang diberikan akan menghadapi bagaimana pemasaran barang yang diproduksi laku di pasaran atau tidak.
“Jangan hanya bekal ketrampilan dan uang saku saja yang diberikan. Pemkot Surabaya juga wajib memberikan uang sosial sebagai kompensasi terdampak atas penutupan lokalisasi Dolly. Uang ini harus diberikan sampai mereka mandiri,” katanya.
Besarnya uang kompensasi ini soal teknis dan bisa dibicarakan kemudian. Rentang waktu bisa diberikan sampai warga terdampak ini benar-benar bisa hidup mandiri.
Kebijakan ini sudah di berlakukan di negara-negara lain dan sudah umum termasuk Amerika Serikat. Memang untuk program seperti pengentasan kemiskinan menurut Suko Widodo diperlukan dana tak sedikit.
Hanya kasus penutupan Dolly ini kemudian memunculkan kesan, Bahwa Walikota Surabaya Tri Rismaharini lebih sibuk mencari pencitraan. Caranya dengan mencoba mendapat penghargaan, baik dari dalam maupun luar negeri.
“Jangan hanya karena award (penghargaan) rakyat menjadi korban. Ingat, pemerintah harus mampu menjamin kelangsungan hidup warga, termasuk Dolly,” terangnya.
Sedangkan penolakan warga soal penutupan Dolly, karena masalah komunikasi antara pemkot dengan penghuni lokalisasi yang kurang baik. Seharusnya, sejak awal pemkot memberi penjelasan secara menyeluruh ke warga, tentang apa saja yang alasan penutupan dan nanti bagaimana penanganan warga terdampak. Penolakan warga,murni karena motif ekonomi. Mereka khawatir tidak dapat penghasilan lagi setelah lokalisasi tersebut ditutup. (anto)