Timika, mediakorannusantara com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah secara resmi meluncurkan program pendidikan gratis untuk tahun ajaran 2025. Kebijakan ini akan dirasakan oleh 24.481 siswa dari 124 SMA dan SMK yang tersebar di delapan kabupaten di provinsi tersebut.
Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, di Timika pada hari Minggu, menyatakan bahwa program ini merupakan langkah strategis pemerintah daerah untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua Tengah.
“Program sekolah gratis ini adalah wujud komitmen kami untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, berdaya saing, dan menjawab tantangan kesenjangan pendidikan,” ujar Gubernur Meki.
Para penerima manfaat program ini berasal dari 31 SMA negeri, 40 SMA swasta, 17 SMK negeri, dan 36 SMK swasta. Sekolah-sekolah tersebut berlokasi di Kabupaten Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Mimika, Nabire, Paniai, Puncak, dan Puncak Jaya.
Pemerintah provinsi menargetkan perluasan program ini secara bertahap. “Kami berinvestasi besar di sektor pendidikan. Targetnya dalam tiga tahun, semua jenjang pendidikan dari SD hingga SMP sudah berjalan gratis,” tambahnya. Rencananya, jenjang SD dan SMP akan mulai digratiskan pada tahun 2026.
Selain program sekolah gratis, Pemprov Papua Tengah juga tengah menyiapkan pembangunan Sekolah Sepanjang Hari (SSH) sebagai solusi untuk menekan angka putus sekolah. Rencananya, SSH akan didirikan di Kabupaten Mimika, Paniai, dan Nabire (masing-masing dua sekolah), serta di Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Deiyai, dan Dogiyai (masing-masing satu sekolah).
“Operasional SSH akan berlangsung hingga pukul 15:00 WIT, dan seluruh biaya makan siswa akan ditanggung. Kami ingin memastikan generasi muda kami tumbuh cerdas,” jelas Meki.
Lebih lanjut, Pemprov juga telah mengalokasikan anggaran beasiswa untuk jenjang perguruan tinggi bagi anak-anak Orang Asli Papua (OAP) dan non-OAP yang akan melanjutkan studi di Timika dan Nabire.
“Untuk yang kuliah di Timika dan Nabire, semua anak kita biayai, baik orang Papua maupun non-Papua, agar mereka dapat melanjutkan studi tanpa terhambat masalah ekonomi,” pungkasnya. “Kami juga sedang membangun asrama sekolah bagi anak-anak di daerah konflik.”tuturnya. ( wa/ar)