Surabaya (KN) – Pedagang Pasar Turi yang tergabung dalam Kelompok Pedagang (Kompag) siap menghadang pembongkaran Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang rencananya akan dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam waktu dekat ini. Para pedagan tersebut bertekat akan tetap bertahan dan tidak akan meninggalkan TPS sampai pembangunan Pasar Turi selesai 100 persen.Ketua Kelompok Pedagang Pasar Turi, H Syukur menolak anggapan bahwa keberadaan TPS mengganggu penyelesaian pembangunan Pasar Turi. Sejak awal, ketika pasca kebakaran Pasar Turi dibangun sudah ada kajian dari tim ahli. Hasilnya, keberadaan TPS yang ada disekitar Pasar Turi itu tidak menghambat pembangunan. TPS ini menjadi penghambat pembangunan lantaran investor, PT Gala Bumi Perkasa, mengubah desain bangunan dari enam lantai menjadi sembilan lantai.
“Pasar Turi yang dibangun investor ini sudah keliru. TPS itu tidak mengganggu pembangunan dan itu sudah ada kajiannya. Keberadaan TPS itu, sekitar 15 meter dari proyek. Jadi tidak masalah. Kalau dibongkar, kami siap menghadap dan akan melawan,” kata H Syukur.
Dia mengakui bahwa lahan yang dihuni pedagang di TPS ini merupakan bagian dari lahan Pasar Turi. Tapi meski begitu, baik investor maupun Pemkot Surabaya tidak bisa sewenang-wenang melakukan pembongkaran. Pihaknya sendiri berencana meminta legal opinion (pendapat hukum) dari sejumlah pihak yang kompeten untuk mengkritisi rencana pembongkaran TPS itu. Apakah pembongkaran TPS itu bisa dibenarkan secara hukum atau tidak. Sehingga, sikap dan tindakan yang dilakukan pedagang ini memiliki pijakan hukum yang jelas yang bisa dipertanggungjawabkan.
“Kami akan pindah menempati stan ketika Pasar Turi sudah selesai semua pembangunanya. Jangan hanya stan saja. Artinya, fungsi Pasar Turi sebagai pasar itu sudah bisa terpenuhi,” ujarnya.
Terpisah, WaliKota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, pihaknya sudah menunjuk tim untuk mengkaji persengketaan di Pasar Turi. Saat ini tim sudah bergerak melakukan pemeriksaan mendalam. Dirinya sudah menugaskan empat orang asistennya untuk menyelidiki proyek bermasalah itu. Asiten I mengurusi soal hukum dan kontrak, Asisten II masalah fisik bangunan, Asisten III soal aset, termasuk TPS. Sedangkan asisten IV, masalah kesiapan pedagang.
“Tim akan mengumpulkan data hingga akhir pekan ini. Kemudian, saya akan evaluasi. Dari hasil temuan dan kajian ini, baru saya bisa memutuskan, kontrak dengan investor bisa diperpanjang atau tidak,” katanya.
Walikota menegaskan, hasil kajian dari tim yang dibentuk Pemkot Surabaya ini juga akan disampaikan ke pihak investor PT Gala Bumi Perkasa. Sehingga, ada keterbukaan dari masing-masing pihak, baik itu investor maupun Pemkot. Dengan penyampaian secara langsung ini akan diketahui letak kekurangannya apa saja.
“Kalau dilihat dari perjanjian, investor itu sudah salah. Pengerjaannya itu terlambat. Seharusnya Pasar Turi itu selesai dibangun 14 Februari lalu,” tandasnya. (anto)