Makasar, mediakorannusantara.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Hukum HAM Imigrasi) Yusril Ihza Mahendra memastikan proses hukum pascaaksi massa di Makassar berjalan sesuai aturan yang berlaku.
”Kami ingin koordinasi pascaunjuk rasa dan kerusuhan di Makassar, untuk memastikan semua langkah hukum pemerintah tetap on the track dalam koridor hukum yang berlaku,” kata Yusril usai bertemu dengan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, di rumah jabatan gubernur.
Menurut Yusril, ia telah bertemu dengan sejumlah pejabat penting seperti Gubernur Sulsel, Pangdam Hasanuddin, Kapolda Sulsel, Wali Kota Makassar, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, dan DPRD Sulsel. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan memastikan perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi para pelaku.
Yusril juga menerima laporan bahwa aparat tidak melakukan penangkapan saat kerusuhan terjadi. Penangkapan baru dilakukan setelah situasi kondusif. Dari laporan yang ia terima, ada 42 orang yang telah ditahan dan diproses hukum.
”Dari 42 orang itu, 40 orang di Makassar dan dua orang di Palopo. Kami ingin memastikan langkah hukum yang ditempuh sesuai dengan hukum yang berlaku dan perlindungan HAM bagi mereka,” jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Sulsel didampingi oleh Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi; Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin; Kapolda Sulsel, Irjen Pol Rusdi Hartono; Pangdam XIV Hasanuddin, Mayjen TNI Windiyatno; dan Kajati Sulsel, Agus Salim. Turut hadir pula Dankodaeral VI Makassar, Laksda Andi Abdul Azis; Pangdiv 3 Kostrad, Mayjen TNI Bangun Nawoko; Pangkodau 2, Marsma TNI Arifaini Nur Dwiyanto; Kabinda Sulsel, Brigjen TNI Andi Anshar, serta sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemprov Sulsel. ( wa/ar)