Surabaya (KN) – Komisi A DPRD Jawa Timur akan mengundang pihak ORI perwakilan Jatim untuk melakukan revisi tentang perubahan perda tentang pelayanan Publik.Anggota Komisi A DPRD Jatim, Fatchullah di DPRD Jatim, Selasa (16/2/2016) mengatakan, dengan dilibatkannya ORI dalam pembahasan perubahan perda pelayanan publik ini nanti diharapkan semua pelayanan publik dapat ditangani secara baik. “Dengan dibubarkan KPP, kami berharap Ombudsmen RI dapat menangani semua masalah pelayanan publik di Jatim,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Komisi A DPRD Jatim terus melakukan pembenahan dan revisi terhadap perubahan Perda Pelayanan publik dengan mengundang Stakeholder terkait baik dengan pihak swasta dan juga pemerintah provinsi Jatim.
“Meski problematika pelayanan publik sudah menurun, pihak tetap berharap agar ORI perwakilan Jatim untuk tetap memantau pelayanan publik di Jatim, yaitu dengan melakukan penambahan petugas di kabupaten/kota di Jatim,”ujarnya.
Sementara itu Anggota DPRD Jatim dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim, Renville Antonio mendesak pemerintah tetap konsisten untuk menegakkan pelayanan publik di Jatim meski KPP Jatim dibubarkan.
“Dengan dibubarkan KPP Jatim tentunya pemerintah harus menggandeng pihak swasta untuk melakukan pengawasan pelayanan publik. Nanti swasta atau NGO yang melakukan pemantauan diberi kewenangan penuh untuk mengawasi pelayanan publik,” ujarnya.
Soal keberadaan ORI (Ombudsmen Republik Indonesia) Renville merasa yakin lembaga tersebut tidak akan mampu memantau semua pelayanan publik di Jatim. “Saya yakin tak mampu dengan anggotaan 5 orang bisa pantau pelayanan publik di Jatim. Lebih baik libatkan NGO saja. Saya yakin mereka bisa cari dana sendiri untuk pemantauan pelayanan publik di Jatim,”ujarnya. (rif)