Surabaya (KN) – Keluhan para kontraktor terkait pelaksanaan proyek fisik di kota Surabaya yang dianggapnya selalu memojokkan posisinya ditanggapi Forum Lintas Rekanan Barang dan Jasa Konstruksi (FORJASI) Jatim, dengan menggelar dialog terbuka yang melibatkan beberapa perwakilan instansi terkait termasuk komisi C DPRD Surabaya yang membidangi pembangunan.Hadir sebagai narasumber dalam acara dialog terbuka yang diselenggarakan oleh FORJASI Jatim dan Media Kabarbisnis.com, Sachirul Alim Anwar ketua komisi C DPRD Surabaya, Agus Imam Sonhaji Kadis Cipta Karya dan Tata Ruang Surabaya, Lilik PPKm Dinas CKTR, Erick Cahyadi Kabag Bina Program Surabaya, Arif Surya FORJASI, dan Bahrun Ahmad dari Asosiasi kontraktor di Surabaya.
Dalam paparannya, Bahrun mengatakan bahwa Pemkot Surabaya sebagai penyelenggara proyek hanya mempertimbangan soal teknis, sementara justru hal-hal yang non teknis saat pelaksanaan menjadi penghambat yang dominan.
“akibat banyaknya hasil perencanaan yang sering tidak sesuai dengan kondisi dilapangan, kontraktor seringkali terbentur dengan hal-hal non teknis yang berakibat mundurnya waktu pelaksanaan, sementara pemkot Surabaya sebagai penyelenggara proyek tetap memberlakukan pasal di kontrak kerja, utamanya denda bahkan sangsi black-list,” ucap Bahrun.
Namun dijelaskan oleh Erck Cahyadi bahwa seluruh akibat dilapangan yang ditimbulkan pelaksanaan proyek tetap menjadi tanggung jawab kontraktor karena proses lelang telah didahului dengan tahapan anwizjing.
“jika ada ketidaksesuaian, atau hal-hal non teknis di lapangan mestinya bisa disampaikan pada saat anwizjing, namun masukan ini akan kami pertimbangkan dengan membuaka komunikasi intensif terhadap pemenang lelang,” terang Erick.
Saat disinggung soal tempat pengujian material yang hanya memakai ITS sebagai perguruan tinggi yang direkomendasi Pemkota, sementara di Surabaya masih banyak perguruan tinggi ternama dan berkualitas yang setara, Erick mengatakan bahwa hanya ITS lah yang selama ini dianggap paling bagus.
“dari hasil seluruh pemeriksaan BPK, ternyata selama ini hanya hasil uji lab ITS yang bisa diterima, namun jika ada usulan untuk bisa memakai tempat uji lain, kami akan pertimbangkan,” jelas Erick yang terkesan meremehkan tempat uji laboratorium perguruan tinggi lain.
Sementara Sachirul Alim Anwar, Ketua Komisi C DPRD Surabaya meminta kepada seluruh SKPD pemegang mandat anggaran proyek APBD untuk bisa melaksanakannya sesuai waktu yang direncanakan, disamping harus meningkatkan tingkat pengawasannya.
“Harus ada komunikasi yang jelas dan sebuah komitmen bersama antara Pemkot dan Kontraktor, sehingga nantinya pekerjaan dapat selesaikan tepat waktu,” kata Sachiroel Alim Anwar, saat diskusi antara Pemkot yang diwaliki Cipta Karya dan Bina Program dan anggota serta para pelaku kontruksi di hotel Garden palace beberapa waktu lalu.
Dalam diskusi tersebut politisi Partai Demokrat ini menuturkan anggaran pembangunan fisik kota Surabaya tahun ini jauh lebih besar ketimbang tahun sebelumnya. “untuk proyek fisik, anggarannya cukup besar yakni 2,7 trilun sementara tahun lalu hanya 2,1 triliun, jika tidak didukung dengan kinerja yang bagus maka kacau seperti tahun lalu,” ujarnya.
Dalam akhir diskusi disepakati bahwa Pemkot Surabaya berjanji akan membuka komunikasi instensif terhadap pihak manapun, dan akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari sangsi black list terhadap kontraktor, namun diharapkan kepada kontraktor dalam mengkuti lelang juga harus bisa mengukur kemampuan dirinya, sehingga ekses yang ditimbulkan tidak berimbas kepada buruknya hasil kerjanya. (anto)
Foto : Sachiroel Alim Anwar, Ketua Komisi C DPRD Surabaya