Surabaya (KN) – Usulan anggota Komisi B DPRD Surabaya, agar Pemerintah Kota (Pemkot) menerapkan sistem e-parking sepertinya harus segera direalisasikan. Berdasarkan data di komisi B, terdapat sejumlah pusat perbelanjaan yang terindikasi tidak transparan dalam menyetorkan pajak parkir.
“Itu sesuai paparan yang disampaikan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD),” terang Ketua Komisi B Rusli Yusuf.
Menurut Rusli, mengacu pada keterangan yang disampaikan DPPKD tedapat 10 pusat perbelanjaan yang setoran pajak parkirnya masih jauh dari yang diharapkan. Sebut saja Ciputra World dan Tunjungan Plaza (TP) atau Pakuwon Group.
Untuk Ciputra World, pajak parkir yang disetorkan ke pemerintah kota antara Rp 150-Rp 160 juta. Berdasarkan kalkulasi komisinya, semestinya pajak parkir yang disetorkan jauh lebih besar. “Potensi parkir mereka (Ciputra World) sangat luar biasa. Kalau hanya segitu ya aneh,” herannya.
Begitu juga untuk pajak parkir Tunjungan Plasa (TP) atau Pakuwon Group, pajak parkir yang diabayarkan setiap bulannya hanya sekitar Rp 320 juta. Padahal mereka memiliki empat mall besar, yaitu Royal plaza, Tunjungan Plaza, Pakuwon Trade Center (PTC dan pakuwon City.
“Pakuwon Group itu memiliki empat mall besar, kalau hanya Rp 320 juta, itu ya tidak sesuai dengan hitung-hitungan kita. Kita akan minta mereka terbuka, kalau harusnya membayar pajak Rp 500 juta ya angka itu yang harus dibayarkan,” tegas Rusli.
Legislator asal Partai Demokrat (PD) ini mengingatkan, untuk pajak parkir sebenarnya kewajiban mall hanya menyetorkan kepada pemerintah kota. Mengingat pajak tersebut, menjadi tanggungan pengunjung yang memaki jasa parkir.
Sayangnya, ketika ditanya berapa jumlah kerugian yang diderita pemerintah kota, Rusli enggan menjawabnya. Namun mengacu pada setoran pajak parkir selama ini, potensi terjadinya penggelapan pajak sangat mungkin terjadi.
“Kita tidak bisa tentukan kerugian pemkot. Tapi yang jelas pajak mereka jauh dari harapan kita,” pungkasnya. (anto)