Lamongan (KN) – Untuk yang kesekian kalinya ketua komisi B DPRD Lamongan, Nipbianto diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Lamongan. Pemeriksaan masih seputar lanjutan pemeriksaan dugaan korupsi dana kelebihan perjalanan dinas senilai Rp 311 juta. Ketua Komisi B diperiksa dibagian Pidana Khusus (Pidsus) Kejari. Sementara salah seorang staf bagian Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) juga diperiksa oleh Pidsus, hanya saja tempatnya berada dibagian Pidana Umum (Pidum).
“Untuk hari ini dua yang kita periksa, dia adalah ketua Komisi B dan salah serang staf di Bagian Keuangan DPPKA,”kata Kajari Dyah Retnowati Astuti melalui PLH Kasiintel Kejaksaan Negeri Lamongan Fathur Rohman.
Dikatakan Fathur, pemeriksaan hari ini adalah bagian dari pemeriksaan lanjutan yang sudah dilakukan oleh Kejari terhadap ketua Komisi B ini pada Senin(29/4/2013) dan Selasa (30/4/2013) lalu.
“Untuk ketua Komisi sudah yang ketiga kalinya diperiksa secara maraton, pasca penyelidikan kasus ini ditingkatkan menjadi penyidikan, karena masih ada beberapa data yang masih diburu oleh Kejaksaan,” ujarnya.
Sedangkan untuk salah seorang dari staf DPPKA dipanggil untuk diperiksa, tambah Fathur, karena bagian keuangan mesti mengetahui alur proses pencairan uang yang diajukan oleh bagian sekretariat DPRD yang sebelumnya juga atas usulan dari komisi di DPRD Lamongan.
Pemeriksaan sendiri, lanjutnya, masih seputar perjalanan dinas, kemana tujuan, dan berapa uang yang digunakan dalam kunjungan ke luar kota tersebut, sehingga sampai ada kelebihan anggaran Rp 311 juta, hal itu bisa dibuktikan dengan adanya upaya dari dewan yang mengembalikan uang kelebihan tersebut.
“Pemeriksaan kan masih berjalan, kami belum simpulkan apa-apa apalagi menentukan tersangka, yang ditunggu saja tim masih bekerja. Pada prinspinya inginya Kejari lebih cepat kasus ini tuntas itu yang menjadi harapan kita,” terang Fathur. (gus)