Surabaya (mediakorannusantara.com) – Menanggapi insiden keracunan massal yang menimpa sejumlah siswa sekolah di Surabaya, Ketua DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri, S.Sos., mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) untuk segera melakukan evaluasi total.
Syaifuddin menekankan perlunya standarisasi ketat terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna menjamin keamanan konsumsi siswa.
Meski menilai MBG sebagai kebijakan strategis yang positif, pria yang akrab disapa Cak Ipuk ini menyoroti aspek higienitas yang selama ini dianggap masih di permukaan.
Syaifuddin menekankan bahwa kontrol kualitas makanan di lingkungan sekolah tidak boleh lagi hanya mengandalkan pengecekan visual atau sensorik oleh guru. Selama ini, pemeriksaan seringkali sebatas memastikan makanan tidak basi atau tidak berbau.
“PR besarnya adalah apakah makanan yang tidak bau itu sudah pasti bebas racun? Standar higienis harus ditingkatkan. Kita butuh standarisasi kontrol yang baku agar kejadian serupa tidak terulang, termasuk mengevaluasi kapasitas dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sebagai pemasok,” tegas Syaifuddin saat dikonfirmasi di Kantor DPRD Surabaya.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Surabaya menginstruksikan Komisi D untuk segera berkoordinasi dengan dinas terkait dan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dapur-dapur pemasok makanan.
Jika ditemukan indikasi kuat bahwa sumber keracunan berasal dari vendor tertentu, Syaifuddin menyarankan penghentian sementara operasional pemasok tersebut untuk kepentingan pemeriksaan medis dan laboratorium secara menyeluruh.
“Evaluasi itu wajib. Kita tidak ingin program yang tujuannya mulia ini justru menjadi momok bagi orang tua dan anak-anak. Surabaya adalah Kota Layak Anak, maka keselamatan mereka adalah prioritas tertinggi,” imbuhnya.
Sebagai langkah mitigasi jangka pendek, dewan mendorong Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan untuk mengaktifkan kembali peran Unit Kesehatan Sekolah (UKS) secara maksimal. Langkah ini krusial untuk memberikan pertolongan pertama (First Aid) yang cepat, terutama bagi sekolah yang lokasinya jauh dari fasilitas rumah sakit.
Selain teknis pengawasan, Syaifuddin juga menyoroti pentingnya upaya pemulihan trauma (trauma healing) bagi para siswa terdampak. Pemerintah diminta memberikan edukasi nyata guna membangun kembali kepercayaan diri anak-anak terhadap keamanan makanan di sekolah.
“Kita harus memberikan dukungan agar anak-anak kembali merasa aman. Jangan sampai muncul ketakutan kolektif untuk mengonsumsi makanan bergizi akibat insiden ini,” tambahnya.
DPRD Surabaya juga membuka peluang untuk berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) jika hasil tinjauan teknis menunjukkan perlunya regulasi yang lebih tinggi untuk menjamin mutu program di tingkat daerah. (jack)