Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Sudah seminggu lebih pasca dilantik pada 24 Agustus 2019, 50 anggota DPRD Surabaya sampai saat ini belum bisa bekerja maksimal. Ini lantaran, alat kelengkapan dewan belum terbentuk karena masih menunggu terpilihnya ketua dewan secara definitive oleh partai pengusungnya. Padahal terhitung sejak 1 September 2019, ke-50 anggota dewan itu sudah menerima gaji pertamanya yang mencapai puluhan juta rupiah.Memang beberapa waktu lalu, DPRD Surabaya telah menggelar rapat paripurna, namun itu hanya sebatas untuk mengesahkan pembentukan fraksi berikut susunan pimpinan dan anggotanya.
Di DPRD Surabaya saat ini terdiri dari delapan fraksi, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi PKS, Fraksi PSI, Fraksi Demokrat-Nasdem dan Fraksi PAN-PPP. Sayangnya, kerja dewan masih sebatas itu saja. Untuk bekerja lebih maksimal, karena tak ada alat kelengkapan dewan, tentu tak bisa berjalan.
Hal ini diakui Sekretaris Fraksi Demokrat-Nasdem Drs Imam Syafi’i SH MH. Menurut dia, sebagai anggota dewan yang baru dilantik, tentu memiliki tanggung jawab moral ke masyarakat karena sampai saat ini belum bisa bekerja.
“Kita memang belum bisa bekerja karena alat kelengkapan dewan belum terbentuk. Di satu sisi, PDI Perjuangan sampai saat ini memang belum menunjuk kadernya untuk menjadi ketua definitive di DPRD Surabaya. Sementara alat kelengkapan dewan itu disahkan ketua definitive, bukan ketua sementara,” tandas Imam Syafi’i, saat ditemui di gedung dewan, Rabu (4/9/2019).
Imam Syafi’i sangat berharap alat kelengkapan dewan itu segera terbentuk. Selain itu, dia juga belum yakin jika dalam minggu ini, hal tersebut segera terwujud jika tak ada respon dari PDI Perjuangan.
Disinggung tentang lambatnya pembentukan alat kelengkapan dewan, Adi Sutarwijono menegaskan jika pengesahan alat kelengkapan dewan itu bukan haknya ketua sementara DPRD Surabaya. Adi yang akrab disapa Awi ini, memang menjabat sebagai ketua sementara. Dia juga sebagai ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya.
“Pengesahan alat kelengkapan dewan itu adalah haknya ketua definitive. Sementara, partai kami (PDI Perjuangan, red) di pusat memang belum menunjuk siapa yang menjabat ketua definitive. Kita masih menunggu itu,” ujar Awi yang tak tahu pasti kapan penunjukan itu turun dari pusat.
Menurut dia, jika sudah ada penunjukan ketua definitive dari partainya, maka akan segera dilakukan pengesahan alat kelengkapan dewan. Dengan begitu, DPRD Surabaya juga bisa bekerja maksimal. Jelang akhir tahun 2019 ini, dewan baru ini harus segera membahas APBD Kota Surabaya 2020. Ini tentu bukan pekerjaan ringan, karena sebagian dewan baru ini adalah wajah baru. (jack)