Malang (MediaKoranNusantara.com) – KNPada tahun 2020, Pemerintah Provinsi Jatim menargetkan dapat mengentaskan status desa tertinggal yang terdapat di beberapa wilayah di Jatim. Adapun data tahun 2019 menyebutkan bahwa jumlah desa tertinggal menurut Indeks Desa Membangun adalah 361 desa sedangkan menurut kualifikas BPS Podes sebanyak 82 desa. “Seluruh desa tertinggal baik menurut kualifikasi Kemendes maupun BPS sama- sama harus kita ikhtiarkan agar meningkat menjadi desa berkembang selanjutnya menjadi desa maju mandiri. Mereka butuh asistensi berupa pendampingan, maupun peningkatan SDM. Saya berharap desa tertinggal di Jatim bisa dientaskan pada tahun 2020,” ujar Gubernur Khofifah pada Temu Ilmiah Peneliti Nasional Tahun 2019 di Hotel Regents Park Malang, Selasa (3/9/2019) malam.
Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) yang dikeluarkan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KDPDTT) RI pada tahun 2019 adalah 361 desa tertinggal. Sementara menurut BPS melalui data Penataan Potensi Desa (PODES) terdapat 82 desa tertinggal di Jatim.
“Kalau kita ikhtiar bersama bergandengan tangan dan kerja keras maka pada tahun 2020 tidak berlebihan jika pemprov Jatim menargetkan masa graduasi mengentaskan 361 desa tertinggal di Jatim dapat kita wujudkan,” ungkapnya.
Gubernur Khofifah menambahkan, lewat temu nasional ilmiah seperti ini diharapkan agar semua hasil penelitian para guru besar, tim akademisi dari seluruh kampus dapat memberikan referensi untuk bisa diimplementasikan di dalam program-program yang akan diurai dan disebar di berbagai organisasi pemerintah daerah (OPD) Pemprov Jatim.
Menurutnya, setiap OPD tidak mungkin bisa mewujudkan desa mandiri atau desa tertinggal sendirian. Semua OPD harus mampu mendorong terwujudnya seluruh derajat kesejahteraan masyarakat yang ada di desa tertinggal agar lekas mandiri.
Untuk itu, gubernur perempuan pertama di Jatim itu minta kepada peneliti untuk dapat membantu pemetaan detail intervensi yang harus dilakukan oleh pemprov sinergi dengan semua elemen strategis di Jatim khususnya melalui Kuliah Kerja Nyata mahasiswa di berbagai prrguruan tinggi.
Selain itu, forum temu ilmiah ini juga diharapkan dapat membantu pemprov menyediakan data update terkait faktor kendala, peluang, kekuatan dan kelemahan yang seringkali ditemukan di desa tertinggal sembari memberikan referensi terhadap praktek baik suksesnya desa- desa yang mengalami kemajuan sehingga menjadi desa mandiri. Solusi inovatif terkait penurunan kemiskinan di desa juga penting mengingat kemiskinan di desa di Jatim pada maret 2019 masih 14,43 persen.
Secara kuantitatif tertinggi di Indonesia. Sementara itu, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Prof Erani Yustika SE mengatakan bahwa ia miliki tiga saran atau rekomendasi untuk Jawa Timur agar bisa mewujudkan 361 desa tertinggal naik kelas menjadi desa mandiri. Menurutnya yang utama harus dilakukan adalah melakukan identifikasi di masing-masing desa tertinggal.
“Tugaskan kepada Bapemas untuk identifikasi kondisi dan data 361 desa tersebut, tentu kerjasama dengan Dinas PMD Kabupaten/kota penting dalam hal ini. Peta desa tertinggal harus jelas, baik potensi dan persoalannya. Sistem informasi itu menjadi modal awal, plus pemahaman yang utuh terhadap konsep Indeks Desa Membangun,” kata Prof Erani yang merupakan Guru Besar Universitas Brawijaya ini.
Saran kedua adalah ia menyarankan Pemprov Jawa Timur mengundang langsung 361 kepala desa lengkap dengan pendamping desa ke Surabaya. Mereka dikumpulkan jadi satu untuk diberi bekal pengembangan desa selama beberapa hari.
“Sebut saja ini semacam Klinik Desa. Dengan mengajak kampus, lembaga riset, dunia usaha BUMN, BUMD, swasta, LSM, dan seterusnya sebagai pemateri. Dengan begitu para kepala desa dan pendamping desa akan dibuat melek pengetahuannya tentang masalah yang dihadapi dan solusi mengatasinya,” tegas Prof Erani.
Selesai klinik tersebut, Erani menambahkan setia kepala desa diajak untuk membuat peta jalan pembangunan desa yang akan diimplementasikan. Nah guna melengkapi langkah strategis dalam rangka mengentaskan 361 desa tertinggak tersebut, pihaknya menyarankan Pemprov Jatim untuk menunjuk sekitar 36 kampus untuk mendampingi desa tersebut.
“Ajak 36 kampus itu untuk mendampingi desa tertinggal minimal semalama setahun. Masing-masing kampus mendampingi 10 desa sampai desa tersebut menjadi desa berkembang atau maju. Kemajuan desa dikontrol intensif oleh Bapemas dan dilaporkan ke Gubernur tiap bulan,” pungkasnya.
Sementara Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jatim Agus Wahyudi melaporkan bahwa temu ilmiah nasional peneliti tahun 2019 ini untuk mendukung program yang digagas Gubernur Khofifiah Indar Parawansa bersama Wagub Emil Elestianto Dardak yakni Nawa Bhakti Satya ke 7 yakni Jatim Berdaya. Tema yang diangkat yaitu “Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Desa Mandiri”.
Kegiatan tersebut bermaksud untuk memberikan masukan, ide maupun sumbangsih pemikiran peneliti dan akademisi dalam perencanaan pembangunan yang dilakukan Pemprov Jatim beserta solusi permasalahannya secara ilmiah dan inovatif.
Selain itu, pertemuan tersebut juga diselenggarakan sebagai media dan mempertemukan antar peneliti pemerintah daerah, peneliti perguruan tinggi, peneliti lembaga penelitian di Jatim maupun luar Jatim untuk saling berbagi pengalaman atau transfer knowledge.
Pada temu ilmiah peneliti tersebut menghadirkan narasumber yakni Prof. Ahmad Erani Yustika, SE M.Sc Phd (Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi), Prof. M. Masud Said, Phd (Guru Besar Ilmu Sosial dan Politik Unisma), Prof. Dr. Maryunani MS dan Wildan Syafitri Phd (Universitas Brawijaya Malang). (KN04)
Foto : Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa Berikan Sambutan Pada Acara Temu Ilmiah Nasional 2019 Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Desa Mandiri Di Hotel Regen,s Malang