Jakarta,mediakorannusantara.com-Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjalin kerja sama dengan Ditjen Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Kerja sama ini bertujuan untuk menyelaraskan tugas dan fungsi dalam harmonisasi serta pemantapan rancangan produk hukum daerah.
Direktur Jenderal Otda Kemendagri, Akmal Malik, menyatakan pentingnya pembaruan regulasi untuk memastikan program-program pemerintah berjalan dengan baik. Penandatanganan kerja sama ini dilakukan oleh Akmal Malik dan Direktur Jenderal PP Kemenkumham, Dhahana Putra, di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada hari Sabtu.
Melalui kolaborasi ini, Akmal berharap daerah akan lebih yakin dalam menyusun regulasi. Dengan demikian, daerah tidak akan ragu untuk mendukung program pemerintah pusat dan bisa lebih leluasa berinovasi.
Kerja sama ini juga menjadi langkah konkret untuk reformasi hukum di daerah, demi menciptakan produk hukum yang berkualitas. Akmal menekankan, peningkatan kualitas produk hukum daerah akan dioptimalkan melalui digitalisasi. Ia juga mendorong kementerian/lembaga lain untuk memastikan seluruh program pemerintah pusat direalisasikan dengan baik di daerah melalui dukungan regulasi yang tepat.
”Jadi, kita tidak cuma bangun jembatannya, tapi kualitas apa yang lewat jembatan itu juga kita harus bangun,” ujar Akmal. Ia menambahkan bahwa substansi produk hukum daerah sangat penting karena berhubungan langsung dengan penerapannya di lapangan. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat substansi produk hukum di daerah agar semakin berkualitas dan tidak bertentangan dengan hukum nasional.( wa/ar)