Surabaya (KN) – Renacana Pemerintah Kota (Pemkot) untuk melaksanakan lelang pembangunan moda trasnportasi masal berupa monorel pada bulan Juli, sepertinya bakal sulit terwujud. Berdasarkan hasil konsultasi yang dilakukan Komisi C DPRD Surabaya, ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di jkarta beberapa waktu hari lalu, tidak mungkin lelang monorel bisa dilakukan dalam waktu dekat.
“Proses pembangunan monorel itu cukup panjang. Kalau diibaratkan ada 10 tahapan, maka pemkot baru memasuki tahapan yang kedua,” ujar Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Reni Astuti, Jumat (31/5/2013).
Anggota Komisi C asal Fraksi PKS ini menegasakan, sebagai sesama pemangku kekuasaan di Surabaya sebenarnay dirinya mengapresiasi lengkah Walikota Surabaya, Tri Rismaharini yang memiliki espektasi tinggi dalam mengembangkan mode trnsportasi di Kota pahlawan.
“Bahkan, berdasarkan kabar yang saya dengar, Surabaya ingin menjadi kota pertama yang memiliki monorel di Indonesia,” ungkapnya.
Kendati demikian, sebelum proyek monorel direalisasikan ia berharap pemerintah kota melakukan kajian secara mendalam soal efek samping yang akan ditimbulkan. Di antaranya soal besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk membangunnya. “Kalau untuk trem, dana yang dibutuhkan sekitar Rp1,7 triliun. kalau untuk monorel, kira-kira mencapai antara Rp16-Rp17 triliun,” cetusnya.
Oleh karena itu, ia khawatir proyek monorel tersebut nantinya hanya akan membebani rakyat. sebab jika sampai Pemkot tidak bisa menutup anggaran yang dibutuhkan dalam kurun waktu selama 30 tahun, bisa dipastikan rakyat yang akan menjadi korban karena mahalnya tiket menggunakan monorel.
Anggota Komisi C Sudirjo menambahkan, ia mengekau heran dengan sikap pemrintah kota yang tidak pernah mengajak Komisi C dalam membahas rencana pembangunan monorel. menurutnya, mulai dari perencaan insfrakstruktur hingga pembahasan yang lainya, komisinya selalu ditinggal.
“Kalau berdasarkan kalkulasi kami, dengan kurun waktu 30 tahun serta anggaran yang dibutuhkan sebasar Rp 17 triliun, maka tiket untuk sekali naik monorel adalah Rp 37 ribu per kepala. Dan menurut saya, itu terlalu mahal untuk ukuran orang Surabaya,” tandasnya.
Menurut Sudirjo, untuk perencanaannya terserah Pemkot. “Tapi, kalau pada ujungnya tidak menguntungkan dan pembangunan monorel hanya buat gaya-gayaan, terus buat apa?. Toh, ketika nanti ada kekurangan anggaran dalam menutup dana Rp 17 triliun itu, pasti akan diambilkan dari APBD Surabaya. Padahal anggaran APBD kan harusnya dibaut kepentingan rakyat seperti kesehatan dan pendidikan,” sesal politisi PAN yang dikenal vokal itu.
Apalagi, dalam perbincangan yang dilakukan komisi C dengan Bappenas, badan perencanaan pembangunan secara tegas menyatakan ahanya memberikan masukan. “intinya, Pemkot harus berani rugi jika ingin tetap membangunan mopnorel. sebab, tidak mungkin yang namanya investor akan memebrikan sadakah murni seutuhnya,” sungutnya.
Terpisah, Walikota Surabaya Tri Rismaharini tetap optimis jika pelaksaan tender pembangunan monorel bakal dilakukan pada bulan juli. Mengingat, hingga saat ini pememrintah kota telah memegang beberapa rekomendasi dari beberapa lembaga terkait serta penjamin. “Apalagi, sekarang pemerintah pusat sudah mulai terbuka dengan kita (pemkot Surabaya, red),” ujar Tri Rismaharini.
Selain telah mendapat rekomendasi, alasan lain yang membuat dirinya optimis pelaksanaan tender dapat dilakukan pada bulan ajuli adalah Memory of understanding (MoU) yang dibutuhkan juga telah selesai dibuat. “Saat ini tinggal kita lakukan pembenahan dokumen oleh tim lelang maupun World Bank. setelah itu, lelang sudah bisa lengsung dilaksanakan,” tandasnya. (red)
Foto : Reni Astuti, anggota Komisi C DPRD Surabaya