Surabaya (KN) – Jelang pemilukada yang akan berlangsung di beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Jawa Timur meminta para penyelenggara pemilihan umum seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah Kabupaten/Kota untuk sedini mungkin mendeteksi potensi kecurangan. Ini dilakukan agar dapat meminimalkan kerusuhan akibat ketidakpuasan pendukung kandidat yang kalah.
Demikian dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Dr H Rasiyo saat membuka Rakor dan Sinkronisasi Fasilitasi Pemilukada di wilayah Provinsi Jawa Timur di Hotel Utami Sidoarjo, Rabu (16/5).
“Jawa Timur tidak hanya dalam sisi ekonomi yang menjadi tolok ukur nasional, tetapi juga dalam proses perpolitikan yang berlangsung kondusif dan dinamis. Karena itu, beban moral kita, harus mampu menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah dengan aman jujur dan adil,,” tutur Rasiyo.
Rasiyo menjelaskan, ada beberapa potensi yang harus segera dipersiapkan oleh Kabupaten/Kota agar dapat mencegah timbulnya kerusuhan. Permasalahan daftar pemilih tetap (DPT), harus segera diselesaikan. Agar tidak dijadikan modus oleh oknum untuk menggelembungkan suara pemilih.
“Saat ini sudah ada E-KTP, tolong segera diselesaikan. Dengan adanya E-KTP, dapat mengantisipasi pemilih ganda,” paparnya.
Selain permasalahan DPT, hal terpenting yang harus segera meliputi, anggaran, potensi money politic, persyaratan administrasi pencalonan, dan mekanisme kampanye masing-masing calon.
Dengan persipan yang matang, Pemprov berharap pemilukada yang akan digelar di berbagai daerah di Jawa Timur dapat berjalan lancar. Jika terjadi putaran kedua maupun ada salah satu calon yang merasa dirugikan, Rasiyo berharap agar dapat diselesaikan di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Kalaupun ada kecurangan harus diselesaikan secara hukum, jangan sampai ada pengerahan massa yang dapat merusak fasilitas umum,” pungkasnya. (rif)