Bogor (MediaKoranNusantara.com) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas (Ratas) yang membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (27/12/2019).
Dalam kesempatan itu, Jokowi meminta BIN dan Polri untuk melihat dampak dari RUU omnibus law ini.
“Saya juga minta Polri, BIN, untuk melihat dampak-dampak dari omnibus law ini dilihat. Jangan sampai menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan,” kata Jokowi.
Jokowi turut meminta jajarannya mengkomunikasikan ke pemangku kepentingan terkait.
“Tolong dikomunikasikan dengan yang terkait, dengan yang ada di omnibus law, seluruh menteri dikonsultasikan dengan pemangku kepentingan,” ujar Jokowi.
Draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan diserahkan ke DPR pada pertengahan Januari 2020. Jokowi tidak ingin UU ini ada pasal-pasal titipan.
“Jangan sampai dimanfaatkan tumpangan pasal-pasal titipan yang nggak relevan. Saya minta tolong didalami dipimpin Menko Perekonomian, Menkumham, Mensesneg, Seskab untuk mendalami nanti disampaikan ke DPR setelah tanggal 10 Januari,” ucap Jokowi.
“Saya tidak ingin RUU ini hanya menjadi tempat menampung keinginan-keinginan kementerian dan lembaga. Jangan sampai hanya menampung menampung-menampung keinginan tapi tidak masuk ke visi besar yang saya sampaikan,” tegasnya.
Jokowi menjelaskan, di dalam RUU omnibus law cipta lapangan kerja terdapat 11 cluster yang melibatkan 30 kementerian/lembaga. Dari seluruh cluster itu diharapkan dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya, serta berjalan sinkron. Dia pun menargetkan penyerahan draft RUU sapu jagat ke DPR setelah tangga 10 Januari 2020.
11 cluster untuk omnibus law Cipta Lapangan Kerja ialah penyederhanaan perizinan tanah, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan invoasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengendalian lahan, kemudahan proyek pemerintah, serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
“Tolong dicek, hati-hati betul, jangan sampai dimanfaatkan untuk tumpangan pasal-pasal titipan yang tidak relevan, Saya minta setelah nanti ini kita bicarakan, tolong didalami, dipimpin Menko Perekonomian (Airlanga Hartarto), Menkumhan (Yasona), Mensesneg (Pratikno), Seskab (Pramono) untuk mendalami dan nanti disampaikan ke DPR setelah tanggal 10 Januari,” ujar dia.
Jokowi juga meminta pembuatan RUU omnibus law dikerjakan secara paralel mulai dari aturan utama hingga turunannya.
“Harus dikerjakan secara paralel bukan hanya untuk menjadikan RUU dan regulasi pelaksanaannya sebagai sebuah regulasi yang solid, tetapi tapi juga memudahkan pemangku kepentingan memahami arsitektur besar dari omnibus law yang kita kerjakan,” ungkap dia.
“Tolong ini sebelum ini masuk ke DPR, Menko, Menkumham, Mensesneg, agar mengekspose ke public, kalau ada hal yang perlu diakomodir harus kita perhatikan, ini sebuah proses keterbukaan yang kita inginkan,” sambungnya.(dtc/ziz)