Padang (KN) – Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tak sepakat dengan wacana pembubaran Badan Anggaran (Banggar) DPR, yang selama ini dianggap sebagai sarang para koruptor.JK hanya menyarankan agar pengawasan terhadap orang-orang yang terlibat di Banggar diperketat serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) proaktif membersihkan mafia yang bermain di Banggar.
“Jangan langsung dibubarkan Banggar itu, solusi yang lebih baik adalah orang dalam Banggar itu yang harus ditindak. KPK lebih proaktif,” kata Jusuf Kalla dalam orasi ilmiah di Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Selasa (6/9/2011).
JK mengakui bahwa Banggar kerap kali diposisikan sebagai pintu air bagi para “pemain” yang mengambil keuntungan dari minimnya anggaran daerah. “Penyebab munculnya koruptor itu karena anggaran yang mengalir ke daerah lebih kecil dari kebutuhannya, sehingga memunculkan negosiasi antara Banggar dengan pemerintah daerah agar dana lebih besar masuk ke daerahnya,” ujarnya.
JK menambahkan, semakin maraknya daerah pemekaran yang notabene masih bergantung dengan pendanaan pusat. Di sinilah yang menurut JK, sering kali dijadikan lahan basah para anggota Dewan nakal. “Permintaan lebih banyak dari supply, sehingga untuk memperebutkannya, bermainlah daerah dengan Komisi untuk mendapatkannya,” tandasnya. (red)