Jakarta (MediaKoranNusantara.com) – Gubernur Jawa Timur, Soekarwo,menghadiri rapat kerja gubernur seluruh Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta (7/2/2018) yang diselenggarkan Kementerian Dalam Negeri. Raker dimaksudkan untuk optimalisasi peran pemerintah daerah dalam penanganan radikalisme, terorisme dan bencana.Dalam kesempatan ini, Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim Soekarwo ini, didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Akhmad Sukardi, Kepala Bakesbangpol Provinsi Jatim Jonathan Judianto, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang sekaligus Plt. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jatim Budi Santosa, dan Kabiro Humas dan Protokol Pemprov Jatim, Benny Sampir Wanto.
Dalam arahannya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Indonesia,Jend TNI (purn) Wiranto,mengatakan radikalisme dan terorisme merupakaneksploitasi politik identitas dalam bentuk kampanye hitam yang bersumber pada paham radikalisme. Radikalisme sendiri merupakan paham yang mengusung perubahan mendasar, tetapi mengancam terhadap ideologi bangsa, konsensus nasional, toleransi, pluralisme dan perdamaian.
Presiden, lanjut Wiranto, Menko Polkam meminta agar setiap masyarakat untuk menjalin hubungan baik dengan sesama negara lain guna memperkuat rasa persaudaraan. “Melalui rasa persaudaraan yang kuat ini lah segala bentuk kejahatan radikalisme dan terorisme bisa diatasi,” ujarnya.
Untuk penanganan bencana di daerah, Wiranto berpesan agar pemerintah daerah untuk memperkuat deteksi dini dan melakukan upaya pencegahan sedini mungkin. “Kita lihat, anggaran pencegahan bencana jauh lebih sedikit dibandingkan dengan anggaran yang disiapkan setelah bencana itu terjadi,” tegasnya.
Cabut 51 Izin
Menteri Dalam Neger,i Tjahjo Kumolo,menyatakan, bahwa kementeriannyai telah mencabut sebanyak 51 izin yang menghambat proses birokrasi. Ini dimaksudkan untuk mendorong terselenggaranya pemerintahan yang efektif dan efisien serta pelayanan publik lebih bagus.
Pencabutan tersebut meliputi bidang pemerintahan, kepegawaian, penanggulangan bencana, perpajakan, komunikasi dan telekomunikasi. Selain itu, juga bidang pelatihan dan pendidikan, UKM, wawasan kebangsaan, kepamong prajaan hingga bidang perencanaan pembangunan dan tata ruang, serta perijinan dan penelitian (riset).
“Selain 51 tersebut, RPJMDes juga kita cabut supaaya kepala desa bisa fokus pada program bantuan desanya,” ungkapnya.
Kuatkan Langkah
Panglima TNI,Marsekal TNI Hadi Tjahjanto S.Ip,berharap, rakergub ini akan menguatkan langkah semua pihak antara pemerintah pusat dan daerah dalam memberi kesadaran untuk terus menjaga kesatuan bangsa. “Kesemuanya itu akan bermuara dalam mencegah langkah dan tindakan kejahatan, sehingga radikalisme, terorisme dan bencana bisa diantisipasi,” ungkapnya.
Menurutnya, ancaman potensi yang perlu dicermati adalah cyber threats atau siber, biologi dan kesenjangan. Ancaman kesenjangan merupakan akar dari munculnya berbagai macam bentuk radikalisme, ekstremisme dan populisme.
Menteri Keuangan,Sri Mulyani,dalam paparannya menjelaskan, bahwa pemerintah memiliki perhatian serius dalam kebijakan pendanaan anggaran penanggulangan bencana dan radikalisme. Fokus pemerintah di tahun 2018 adalah memacu investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan. APBN 2018 ditujukan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal dan di dukung oleh kinerja pelaksanaan APBN tahun 2017.
Terhadap potensi bencana, ia menjelaskan resiko bencana alam dan terorisme harus dimitigasi secara komperhensif, sistematis dan bekelanjutan. “Bencana sangat mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Salah satunya, yakni bencana Tsunami di Aceh, telah membuat anggaran negara membengkak, yang diakibatkan oleh kerusakan infrastruktur,” ungkapnya.
Menkeu menambahkan, masyarakat kelompok bawah atau miskin adalah bagian yang rentan akibat bencana. Oleh karenanya, jika ingin menanggulangi kemiskinan di masyarakat, pemerintah hendaknya harus mampu serta meminimalisir daerah rawan bencana. (KN10)