Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – DPRD Jawa Timur rapat paripurna tentang Laporan Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Perubahan (P-APBD) Jatim 2020, Jumat (28/2020). Faksi-fraksi di DPRD Jatim memberikan saran dan kritik yang disampaikan dalam Rapat Paripurna.
Juru bicara Fraksi Partai NasDem DPRD Jatim, Suyatni Priasmoro mengatakan bahwa pihaknya telah melakukankajian mendalam terkait potensi-potensi pendapatan daerah, untuk menetapkan target pendapatan sesuai potensi yang dimiliki, sehingga semua potensi tidak bocor (potential loss) dan dapat dimaksimalkan untuk kepentingan rakyat.
Selain itu, Fraksi Partai NasDem juga berharap Gubernur Jatim melakukan efisiensi belanja pegawai dan mengalihkannya untuk belanja langsung, serta belanja publik untuk langkah kuratif maupun preventif dalam mencegah perluasan penularan Covid-19 di Jatim, serta peningkatan ekonomi masyarakat.
“Harapannya belanja daerah dalam rancangan P-APBD 2020 ini lebih riil terkait langsung dengan pembangunan kesejahteraan rakyat,” kata Suyatni.
Evaluasi atas penetapan anggaran masing-masing OPD, lanjut Suyatni juga perlu disesuaikan dengan Renstra OPD, berdasarkan prinsip “money follow function”. Termasuk peningkatan kualitas SDM masing-masing OPD dalam melakukan penyerapan anggaran agar tidak banyak menciptakan SILPA.
“Peruntukan belanja harus benar-benar sesuai peruntukan dan kelompok sasaran. Apalagi di masa ancaman resesi ekonomi di tengah Pandemi Covid-19, efektifitas dan efisiensi kinerja birokrasi sangat berperan sentral,” kata politisi Parrtai NasDem itu.
Sementara dalam pembahasan dengan komisi, “kami meminta kepada Gubernur untuk melengkapi dokumen Rancangan P-APBD dengan dokumen RKA-OPD/PPKD, bahkan dengan dokumen renstra OPD,” pinta Suyatni.
Senada jubir Fraksi PKB DPRD Jatim, Masduki mengatakan dalam pembahasan rancangan Perubahan APBD 2020 ini, F-PKB meminta dengan sangat, agar disertakan dokumen capaian program dan kegiatan, serta capaian realisasi anggaran pada triwulan I dan triwulan II APBD Jatim 2020. “Dokumen tersebut merupakan salah satul andasan bagi kita untuk menentukan prioritas program dan anggaran dalam P-APBD Jatim 2020,” kata Masduki.
Sementara terkait dengan dengan strategi pembangunan, Fraksi PKB selalu menekankan agar pemerintah Pemprov Jatim tidak hanya fokus pada strategi pembangunan berbasis sektoral, melainkan juga menerapkan paradigma pembangunan berbasis spasial (kewilayahan).
“Kami mengapresiasi perhatian Pemprov Jatim kepada pesantren yang sejauh ini cukup baik. Terutama yang terkait dengan penyediaan fasilitas kesehatan kepada pesantren dalam menghadapi era new normal,” kata Masduki.
Selain itu, Fraksi PKB terus mendorong optimalisasi sinergi antara pemerintah dan pesantren dalam menghadapi ancaman Covid-19 ini agar pesantren tidak menjadi kluster-kluster baru episentrum penyebaran Covid-19 di Jatim. (KN01)