Jakarta, mediakorannusantara.com – Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat terbatas dengan sejumlah menteri di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta, pada Minggu (12/10) malam. Pertemuan ini difokuskan untuk membahas isu-isu strategis, termasuk evaluasi efektivitas Peraturan Pemerintah (PP) mengenai Devisa Hasil Ekspor (DHE).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa salah satu bahasan utama adalah mengenai sistem keuangan dan perbankan nasional, khususnya hasil implementasi PP terkait DHE.
“Tadi membahas untuk melakukan evaluasi sejauh mana efektivitas dan dampak terhadap diberlakukannya DHE. Dari yang kami terapkan, hasilnya belum cukup menggembirakan,” ujar Prasetyo Hadi, yang akrab disapa Pras, setelah rapat, didampingi oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Angga Raka Prabowo.
PP yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025, yang diterbitkan Presiden Prabowo pada Februari 2025. Peraturan ini mewajibkan seluruh eksportir, terutama sumber daya alam (DHE SDA), untuk menempatkan dananya di bank dalam negeri, terhitung sejak 1 Maret 2025.
Saat ditanya mengenai kemungkinan adanya celah dalam PP yang membuat pengusaha masih bisa menghindari penempatan dana DHE di dalam negeri, Prasetyo mengakui adanya temuan tersebut.
“Ya masih ada beberapa (celah) yang memungkinkan devisa kita belum seoptimal yang kita harapkan, makanya itu yang diminta untuk segera dipelajari kembali,” sambungnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo pernah menargetkan devisa Indonesia bisa menyentuh minimal 100 miliar dolar AS dalam setahun setelah kebijakan penyimpanan DHE SDA ini diberlakukan. Target ini disampaikannya pada Februari 2025 saat peresmian Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia di Jakarta.
Rapat terbatas yang berlangsung kurang lebih tiga jam di Kertanegara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, di antaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Kepala BIN M. Herindra, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Angga Raka Prabowo, Mensesneg Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.( wa/ar)