Ketua DPRD Jatim, M Musyafak Rouf, menyampaikan laporan kinerja DPRD Provinsi Jawa Timur sepanjang tahun 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD, Senin (29/12/2025). Dok. Humas Setwan DPRD Jatim.
Surabaya (mediakorannusantara.com) – DPRD Jawa Timur membeberkan laporan kinerja sepanjang tahun 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Jawa Timur, Senin (29/12/2025). Dalam laporan tersebut, DPRD Jatim menyoroti capaian pembentukan peraturan daerah (Perda) sekaligus menekankan perlunya perubahan paradigma pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, M Musyafak Rouf, menyampaikan bahwa DPRD telah menjalankan tugas-tugas konstitusional sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
“DPRD telah menjalankan tugas-tugas yang secara konstitusional yang telah diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, yaitu atas pelaksanaan fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan,” ujar Musyafak mengawali laporannya.
Ia menegaskan, seluruh fungsi tersebut dijalankan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. “Dalam pelaksanaannya DPRD Jawa Timur telah melakukan tugas sebaik-baiknya agar tujuan utama dalam rangka mensejahterakan rakyat Jawa Timur dapat tercapai,” tuturnya.
Dalam fungsi pembentukan peraturan daerah, DPRD bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur pada awalnya merencanakan pembahasan 24 Raperda pada tahun 2025.
Namun, setelah lima kali perubahan Program Pembentukan Perda (Propemperda), jumlah Raperda yang dibahas menjadi 19. Hingga akhir tahun 2025, DPRD dan Pemprov Jatim telah mencapai persetujuan bersama terhadap 13 Raperda).
Musyafak membeberkan sejumlah Perda tersebut mencakup berbagai sektor strategis. Mulai dari penguatan lembaga keuangan daerah, pertanggungjawaban APBD, RPJMD 2025-2029, perubahan dan penetapan APBD, penataan BUMD, perlindungan perempuan dan anak, kehutanan, hingga optimalisasi pajak dan retribusi daerah.
“Selain Raperda yang telah disetujui bersama tersebut, hingga akhir tahun 2025 masih terdapat tiga rancangan peraturan daerah yang berada dalam proses fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri serta tiga rancangan peraturan daerah yang masih dalam tahap pembahasan lanjutan,” ungkap Musyafak.
Secara umum, Musyafak menilai kinerja DPRD Jawa Timur sepanjang tahun 2025 berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat sejumlah catatan evaluasi.
“Terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dan sekaligus merupakan koreksi ke dalam agar di waktu-waktu yang akan datang (agar) kinerja DPRD Jawa Timur lebih meningkat lagi,” sebutnya.
Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPRD Jawa Timur memberikan perhatian khusus terhadap kinerja BUMD melalui pembentukan panitia khusus (Pansus). Evaluasi dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi dividen, tetapi juga kontribusinya terhadap pembangunan daerah.
“Evaluasi ini tidak hanya menitikberatkan pada kontribusi dividen, tetapi juga pada peran strategis BUMD dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas dia.
Musyafak juga menegaskan perlunya perubahan paradigma pengelolaan BUMD agar tidak semata-mata berorientasi pada besaran dividen. Ia mengingatkan agar dividen BUMD tingkat provinsi jangan sampai hanya sekelas kota.
“Sebagai paradigma perbandingan nilai PAD dari dividen BUMD Kota Surabaya sudah lebih dari Rp200 miliar, sedangkan BUMD Provinsi Jawa Timur tidak lebih dari Rp500 miliar,” paparnya.
Selain BUMD, Musyafak menyatakan bahwa DPRD Jawa Timur juga terus melakukan pengawasan terhadap berbagai isu-isu strategis daerah. Di antaranya, penyelesaian sengketa pertanahan, percepatan pembangunan dan infrastruktur strategis, hingga pengawasan sektor pendidikan.
“Besar harapan kami agar tahun 2026 ini menjadi tahun yang lebih baik bagi kita semua, dan DPRD Jawa Timur dapat menyelenggarakan tugas konstitusional menjadi lebih baik demi terselenggaranya pemerintahan daerah yang aman, kondusif, serta dapat meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Jawa Timur,” tandasnya. (KN01)