Surabaya (KN) – Puluhan juru parkir yang tergabung dalam paguyuban Jukir Surabaya, Selasa (28/8) mendatangi DPRD Surabaya. Mereka melakukan aksi protes lantaran lahan pendapatannya ‘dibekukan’ Pemkot.
Selama ini, para jukir itu mendapatkan rejeki di sekitar Balai Kota. Namun karena kebijakan Walikota, lahan parkir yang mengelilingi Balai Kota itu diberangus alias tidak lagi diizinkan. Selain itu saat ini, di sekeliling Balai Kota itu diberi rambu dilarang parkir oleh Dinas Perhubungan Surabaya.
Dengan begitu, mereka yang sudah bertahun-tahun mengais rejeki dari lahan parkir itu, otomatis tak memiliki penghasilan lagi. Menurut Fitroni, pengacara yang juga pembina Paguyuban Parkir, Dinas Perhubungan Surabaya memasang rambu tersebut atas perintah Walikota Surabaya.
“Dampaknya para jukir di kawasan tersebut kehilangan nafkah. Untuk itu kami meminta agar dewan bisa memediatori keinginan para jukir, agar rambu tersebut dicabut,” ujar Fitroni kepada wartawan di DPRD Surabaya, Selasa (28/8).
Fitroni menambahkan jika rambu larangan itu tak dicabut, para jukir mengancam akan melakukan aksi lagi karena lahan parkir tersebut merupakan sumber pendapatan para jukir.
Sementara Ketua Komisi B Mochammad Machmud yang menemui para jukir, berjanji akan memfasilitasi masalah tersebut. Dewan juga menilai, masalah itu masih bisa dibicarakan. (Jack)