Surabaya (KN) – Didampingi Hotline Surabaya dan Hotline Pendidikan Jatim, 13 anak korban trafficking mendatangi DPRD Surabaya, Jumat (10/2). Mereka bertemu Komisi D dan menyampaikan apa yang mereka alami. Anggota Komisi D DPRD Surabaya pun sempat tercengang dengan pengakuan anak-akan yang masih berusia sekolah tersebut.
Dengan lugunya anak-anak itu bercerita tentang kehidupan seks bebasnya. Ada yang mengaku, bahwa tindakannya pertama kali dilakukan setelah virginitasnya direnggut sang pacar. Karena sang pacar tak mau bertanggungjawab, membuat sang anak kecewa dan stres berat. Akhirnya, kehidupan seks bebaslah yang dipilihanya.
Akibatnya, anak tersebut harus rela menjajakan diri untuk melayani nafsu pria hidung belang. Bahkan masa sekolah mereka pun harus pupus karena ada yang harus keluar dari sekolah dan ada yang dikeluarkan oleh pihak sekalah.
Menurut Ketua Hotline Pendidikan Jatim Isa Ansori, tindakan anak-anak ini bukan karena keinginan sendiri, tapi karena adanya disharmonisasi dalam keluarga dan sekolahnya. Mereka sudah tereksploitasi dan menuntut masa sekolahnya agar bisa dilanjutkan.
“Sejatinya sekolah sebagai lembaga pendidikan harus mampu menjadi tempat aman bagi anak-anak yang rentan eksploitasi. Waktu efektif komunikasi anak, lebih banyak di sekolah daripada di rumah. Karena itu, mari kita bangun penyelamatan anak agar tidak tereksploitasi dengan memberikan penguatan terhadap anak melalui sekolah. Jadikan sekolah kita menjadi sekolah yang ramah terhadap anak, sekolah yang mampu memahami apa yang jadi keresahan dan kegelisahan anak didiknya,” ujar Isa.
Dia menambahkan, berdasar pengakuan hasil wawancara selama pendampingan terhadap 82 anak korban eksploitasi, rata-rata anak-anak itu merasakan bahwa sekolah yang semestinya menjadi tempat berbagi terhadap persoalan yang ada, justru itu tak terjadi. Sekolah justru masih belum dianggap mampu memahami persoalan mereka. Sehingga anak-anak itu pun lari ke jalanan dan bertemu anak lain yang mampu memahami ketidaknyamanan yang mereka hadapi.
Sementara, berkaca dari cerita korban eksploitasi anak jika kisah pilunya berawal dari perayaan valentine day, Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono berniat memanggil instansi terkait di Pemkot sebelum perayaan hari valentine itu.
“Kita perlu kumpulkan seluruh instansi terkait agar bisa mengawasi tempat hiburan saat perayaan valentine agar tak menerima pengunjung anak-anak. Ini juga sesuai Perda Perlindungan Anak, bahwa anak-anak memang tak boleh masuk tempat hiburan dewasa,” ujar Baktiono. (Jack)
Foto : Anak-anak korban eksploitasi diruang Komisi D DPRD Surabaya