Surabaya (mediakorannusantara.com) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan stakeholder terkait menggelar rapat koordinasi (Rakor) terkait dampak hidrometeorologi dan potensi bencana musim kemarau. Rakor tersebut berlangsung di Gedung Negara Grahadi, Surabaya pada Jumat (27/3/2026).
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menegaskan pentingnya kesiapsiagaan sejak dini, meski sejumlah wilayah masih dilanda banjir. Menurutnya, kondisi saat ini menunjukkan fenomena anomali, dimana banjir dan potensi kekeringan terjadi hampir bersamaan.
“Ini menjadi bagian penting karena hari ini kita masih melihat banjir di beberapa titik, tapi saat yang sama pun kita sudah harus bersiap. Jadi (prediksi) BMKG itu ada kemungkinan April ini beberapa daerah sudah mulai kekeringan, bahkan juga hari ini di Tuban ada daerah yang mengalami kekeringan,” kata Gubernur Khofifah kepada wartawan usai rakor.
Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Khofifah mengungkap bahwa puncak kekeringan diperkirakan terjadi pada Mei hingga Agustus 2026.
“Nanti akan terus meningkat di bulan Mei dan sampai Agustus, ini prediksi dari BMKG ini puncak kekeringan. Oleh karena itu September ini musim tanam, kita berharap bahwa IP (Indeks Pertanaman) Jawa Timur 2,7, tapi ada daerah yang 3,5 seperti Ngawi,” ucap dia.
Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Khofifah menegaskan bahwa Jawa Timur diharapkan tetap mampu menjaga produksi pertanian, terutama padi dan beras.
“Nah, sebagai bagian dari Lumbung Pangan Nasional, tentu kita berharap bahwa produksi padi dan beras kita itu tetap menjadi bagian dari yang andalan Indonesia,” ujarnya.
Untuk sektor pangan lainnya, Khofifah menyebut kondisinya saat ini masih cukup optimistis. “Kalau untuk jagung, untuk daging sapi, daging ayam, telur, kita insyaAllah tetap pada posisi yang sangat optimis,” lanjutnya.
Namun, Khofifah mengakui tantangan terbesar berada pada sektor pertanian padi yang sangat bergantung pada ketersediaan air.
“Kalau untuk tanam padi, karena ini ada kaitan dengan suplai air, maka menyiapkan sumur-sumur dalam untuk bisa melakukan irigasi di sawah-sawah, supaya indeks pertanaman kita itu tidak turun. Itu menjadi penting, karena ketahanan pangan ini menjadi kebutuhan nasional,” tegasnya.
Untuk itu, Khofifah menyebut bahwa data dan peta dari BNPB akan menjadi dasar penyusunan langkah konkret di Provinsi Jawa Timur.
“Jadi, Kepala BNPB, Pak Letnan Jenderal (Letjen) TNI Dr Suharyanto, ini punya peta yang sangat komprehensif, tentu akan menjadi panduan bagi Pemprov Jawa Timur untuk melakukan plan of action secara detail dan terukur,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala BNPB, Suharyanto, menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya maksimal menangani berbagai bencana yang terjadi secara bersamaan di sejumlah wilayah Indonesia.
“Kami mengerahkan sekuat tenaga mengatasi terjadinya bencana banjir-longsor, yaitu di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Namun terjadinya bencana di tempat lain juga menjadi perhatian,” ujar Suharyanto.
Ia juga menegaskan bahwa penanganan bencana dilakukan secara merata sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Semua warga negara dari Sabang sampai Merauke, dari Mianggas sampai Pulau Rote yang terkena bencana itu mempunyai hak yang sama untuk ditangani secara maksimal oleh pemerintah,” tegasnya.
Menurutnya, koordinasi dengan Pemprov Jatim juga dilakukan setelah peninjauan langsung ke lokasi banjir di Pasuruan.
“Nah, kali ini kami sudah rapat dengan Ibu Gubernur Jawa Timur tadi juga sudah meninjau bencana banjir di Pasuruan. Ini rapatnya adalah menghadapi bencana hidrometeorologi kering. Jadi kebakaran, kemarau panjang,” sebutnya.
Ia menekankan bahwa kesiapsiagaan perlu dilakukan sejak dini karena tanda-tanda musim kemarau sudah mulai terlihat di berbagai daerah.
“Kenapa sudah dibicarakan saat ini? Karena prediksi BMKG juga di tahun 2026 tidak lama lagi juga masuk musim kemarau. Buktinya, di Jawa Timur masih banjir, di Aceh masih banjir, tapi di Riau itu sudah terjadi kebakaran hutan dan lahan sampai hampir 3.000 hektare,” ujarnya.
Bahkan, Suharyanto menyebut, fenomena serupa mulai muncul di wilayah yang sebelumnya tidak pernah mengalami kebakaran hutan dan lahan.
“Di Kepulauan Riau, di Natuna yang dulu-dulu nggak pernah terjadi kebakaran hutan dan lahan itu juga terjadi. Artinya, karena luasnya wilayah, maka bukan sesuatu yang berlebihan apabila hari ini kami BNPB dengan Provinsi Jawa Timur ini meningkatkan kesiapan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi musim kemarau atau musim kekeringan,” tutupnya. (KN01)