Surabaya KN) – Masalah pelayanan kesehatan BPJS masih banyak dikeluhkan warga. Rata rata rumah sakit pemerintah yang melayani BPJS di Surabaya dirasakan masih jauh dari memuaskan.Hal ini dijumpai saat Baktiono, anggota Komisi B DPRD Surabaya melakukan reses ke masyarakat. Saat warga dikumpulkan, rata-rata kwluhan masalah BPJS ini selalu muncul.
Dibanding dengan asuransi swasta yang banyak diikuti masyarakat, BPJS memang jauh dari kata sempurna. Meski tiap bulan uang premi selalu dipungut pengelola BPJS namun tiba gilirannya peserta BPJS kesehatan alami sakit ternyata mendapat pelayanan yang buruk.
Hal ini membuat warga merasa kapok dan terpaksa ikut BPJS. Apalagi dengan kenaikan uang premi kepada peserta BPJS, warga makin bingung. Menurut Baktiono, warga konstituen yang dijumpainya rata rata mengeluhkan pelayanan rumah sakit saat peserta BPJS sakit dan perlu perawatan. Terutama rumah sakit pemerintah yang pelayanannya perlu dibenahi.
“Di Tambaksegaran, masalah BPJS berkaitan dengan pelayanan di rumah sakit atau puskesmas. Warga banyak yang mengeluhkan masalah pelayanan ketika mereka perlu mendapat perawatan,” tuturnya, Senin (21/3/2016).
Menurut Baktiono, soal BPJS memang bukan kewenangan Pemkot Surabaya. Karena program ini ditangani oleh pusat sehingga keluhan yang ada hanya ditampung untuk disampaikan kepada BPJS.
Selain BPJS, masalah lain yang masih banyak dikeluhkan warga adalah soal banjir, PJU dan kekhawatiran jika SMA dan SMK akan dikelola oleh Pemprov. Mereka khawatir jika pengelolaan diambil Pemprov, sekolah sekolah itu tidak gratis lagi.
Anggota DPRD Surabaya memang sedang melakukan reses mulai 19 Maret sampai 24 Maret 2016. Setiap reses jumlah anggarannya mencapai Rp. 11 juta. Alokasi anggran itu penggunaannnya terbagi, untuk kepanitiaan Rp. 5 juta, sedangkan, konsumsi sekitar Rp. 6 juta. (anto)