KORAN NUSANTARA
indeks Nasional

Wakil Ketua Komisi VI DPR Serukan Penolakan Keputusan Pemerintah Libur Cuti Bersama 16 Mei

aria bimaSolo (KN) – Pengumuman Pemerintah yang menetapkan tanggal 16 Mei 2011 sebagai hari cuti bersama dikritik keras Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima. Selain menilai Pemerintah memutuskan secara sepihak, libur ‘harpitnas’ juga dinilai sebagai mentalitas pemanjaan diri yang kontraproduktif.
“Tolak keputusan libur di hari kejepit (16 Mei) itu. Penetapan sepihak itu Itu merupakan mentalitas pemanjaan diri yang kontraproduktif, bisa merusak etos kerja bangsa yang sedang dibangun,” ujar Aria Bima yang juga politisi PDIP ini di Solo, Jumat (13/5), malam.
Seperti diketahui, Jumat (13/5), hri ini Pemerintah telah mengeluarkan SKB No. 2011/Kep./Men/V/2011 dan SKB/01/M.Pan-RB/05/2011 yang menetapkan hari Senin tanggal 16 Mei 2011 mendatang sebagai hari libur ersama. Hari tersebut merupakan ‘hari kejepit’, karena pada hari Selasa (17 Mei) adalah hari libur nasional Waisak.
Aria Bima juga mempersoalkan mekanisme keluarnya SKB tersebut. Menurut anggota Fraksi PDIP DPR ini yang bisa memutuskan hari menjadi libur cuti bersama itu semestinya adalah DPR atas usulan Pemerintah. Pemerintah tidak bisa secara sepihak memutuskan hari libur secara mendadak sesuai kemauannya sendiri.
“Liburnya besok Senin kok baru ditetapkan Jumat sore. Ini jelas sangat mengganggu kinerja semua kalangan. Di DPR misalnya, pada hari ini sudah dijadwalkan banyak acara. Sehingga akan mengganggiu kerja-kerja strategis. Ini jelas sangat kontraproduktif di saat publik membutuhkan banyak hal yang harus segera diselesaikan Pemerintah dan DPR,” ujarnya.
Lebih lanjut Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima menegaskan, para pimpinan negara harus menunjukkan contoh dengan bekerja keras dan serius. Jika tidak akan berdampak pada krisis kewibawaan kekuasaan negara akibat krisis mentalitas yang terjadi, termasuk di dalamnya adalah mental manja itu.
“Saya kecewa dengan keputusan itu, karena komisi kami sudah mengagendakan untuk segera menyelesaikan berbagai kasus, termasuk kasus Merpati dan pembahasan UU PPJS yang sudah ditunggu-tunggu publik. Sebagai pimpinan komisi, Kami akan membawa tindakan Pemerintah sepihak yang memutuskan hari libur tanpa meminta persetujuan DPR itu pada forum rapat paripurna mendatang. Kami menilai keputusan mendadak dan sepihak itu jelas-jelas kontraproduktif,” tandasnya. (red)

Foto : Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima

Related posts

Wagub Emil Fasilitasi Generasi Muda Agar Terus Berinovasi dan Ingin Tetap Tinggal di Daerahnya

kornus

Program Korporasi Tanaman Pangan diperluas di 130 Kabupaten

Gubernur Jatim Usul Calon Legislatif Dicek Bobot, Bibit, dan Bebetnya

kornus