KORAN NUSANTARA
indeks Jatim

Untuk Menciptakan Penyelesaian Politik Yang damai, Diperlukan Pendekatan partisipatif

Surabaya (KN)- Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan, diperlukan pendekatan partisipastif dan desentralisasi antarsektoral untuk menciptakan penyelesaian masalah politik yang damai.
“Pendekatan partisipastif dan desentralisasi saat ini sangat perlu dalam menyelesaikan masalah baik itu politik, ekonomi, hingga bidang Hukum, sehingga dengan pendekatan tersebut semua permasahan dapat diselesaikan dengan baik,” kata Gubernur Soekarwo saat seminar dan Desiminasi hasil FGD nasional 2011 di Universitas Ubaya Surabaya, Sabtu (19/3).
Seokarwo mengatakan, masalah fundamental dan straregis di bidang politik yang merundung bangsa bukanlah tanpa solusi, namun yang harus dipahami adalah jalan keluar dari masalah – masalah tersebut harus sistematis. “Partai politik dan organisasi masyarakat sipil merupakan institusi non Negara yang berfungsi untuk menjembatani hubungan antar Negara dan masyarakat agar semua wujud partai politik dapat tercapai dengan baik,” ujarnya.
Menurut Gubernur, dalam mengatasi permasalahan politik perlu mendisiplinkan program agar tidak semata populis dan berjangka pendek tetapi berjangka panjang. Selain itu, menentukan pilihan arah strategi pembangunan ekonomi yang selaras antara kepentingan nasional dengan keharusan global, serta ketiga yaitu memperbaiki partai politik dan perilaku aktor – aktor politik.
Ia menambahkan demontrasi dan protes masyarakat menunjukkan pada persoalan dalam saluran–saluran aspirasi masyarakat. Untuk itu ke depan pemerintah daerah harus lebih aktif mengedepankan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan di daerah, karena demokrasi partisipastif bukan selamanya milik rakyat.
Sementara itu Ketua DPD Golkar Jawa Timur Martono mengatakan, demokrasi pasrtisipastif dan desentralisasi yang direncanakan oleh Gubernur sangat bagus. “Saya sangat setuju dengan demokrasi partisipastif dan desentraliasi yang di terapkan, karena semua elemen baik dari masyarakat dan partai politik diajak kumpul bareng dalam menyelesaikan masalah, tetapi Gubernur juga harus mematuhi rambu atau peraturan yang berlaku di partai politik,” tuturnya.
Martono berharap kepada semua partai politik harus memiliki pilar demokrasi yang kuat, karena apabila dengan menerapkan pilar demokrasi  dalam partai politik akan menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap partai tersebut.
“Dengan pilar demokrasi yang kuat tidak akan ada lagi kasus korupsi di dalam partai politik, dan masyarakat dapat mengontrol partai politik yang bertindak berlebihan atau tidak sesuai jalurnya,” katanya. (rif)

Related posts

Pemkot Surabaya Buka Posko Peduli Bencana Palu dan Dongala

kornus

TNI Terima Hibah Lahan Pembangunan Makogabwilhan III di Papua

kornus

Banjir Pasuruan Rendam 13 Desa di 7 Kecamatan

redaksi