Jakarta, mediakorannusantara.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendesak pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Langkah ini merupakan bagian penting dari upaya akselerasi Program Tiga Juta Rumah, yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Mendagri Tito menegaskan bahwa kemudahan dalam penerbitan PBG bagi MBR menunjukkan kepedulian kepala daerah terhadap rakyat kecil.
”Yang paling banyak (menerbitkan PBG) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah, berarti kepala daerahnya peduli kepada rakyatnya. Tetapi kalau dia semakin sedikit yang menerbitkan, berarti dia tidak peduli,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Pembebasan Retribusi dan Dukungan Pusat
Tito menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat telah berupaya menekan biaya kepemilikan rumah dengan membebaskan retribusi PBG dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk MBR. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Mendagri, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Menteri Pekerjaan Umum (PU).
Meskipun demikian, Mendagri menekankan bahwa Pemda tidak cukup hanya menindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Sosialisasi program kepada masyarakat sangat penting agar kebijakan ini dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Tito juga meminta daerah yang angka penerbitan PBG MBR-nya masih rendah agar segera mengambil tindakan. “Ada daerah kabupaten yang belum pernah mengeluarkan PBG untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Artinya dia mungkin tidak mensosialisasikan atau diterbitkan peraturan, tetapi tidak dilaksanakan,” ujarnya.
Dampak Ekonomi Program Tiga Juta Rumah
Program Tiga Juta Rumah, menurut Mendagri, memiliki dampak besar, tidak hanya pada pemerataan kepemilikan rumah, tetapi juga pada pertumbuhan ekonomi nasional. Program ini menciptakan ekosistem ekonomi baru yang melibatkan berbagai sektor, mulai dari pengembang, penyedia bahan bangunan, hingga lembaga pembiayaan.
Tito memperkirakan program ini dapat berkontribusi signifikan terhadap target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen pada akhir tahun 2029. “Beberapa ekonom justru (berpendapat) dari berbagai program yang ada, yang terbesar adalah program Tiga Juta Rumah ini bisa menyumbang lebih kurang dua persen ekosistemnya, betul, dua persenan lebih,” ungkapnya.
Mendagri menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan perbankan, karena pembangunan seluruh rumah rakyat tidak mungkin hanya mengandalkan anggaran negara.
Sorotan Khusus di Sumatera Utara
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri mengungkapkan bahwa Sumatera Utara (Sumut) menempati peringkat ketujuh nasional untuk penerbitan PBG bagi MBR.
Secara khusus, Tito mengapresiasi Deli Serdang sebagai kabupaten/kota tertinggi di Sumut dengan menerbitkan 50 izin PBG yang berdampak pada pembangunan 4.007 unit rumah. “Hebat Deli Serdang. Mengeluarkan 50 PBG, tetapi berdampak terbangunnya 4.007 unit rumah, terbanyak di Sumatera Utara,” pujinya.
Namun, ia juga menyoroti sejumlah daerah di Sumut yang belum sama sekali menerbitkan izin PBG untuk MBR, seperti Kabupaten Karo, Labuhanbatu Utara, Mandailing Natal, Nias, Padang Lawas, Toba, dan Kota Medan.
”Di mata saya sebagai Mendagri, yang nol-nol ini ya belum ada perhatian tentang perumahan kepada rakyatnya. Padahal diberikan kewenangan, sudah ada SKB menjadi dasar hukum, dan kemudian sudah perintah Presiden,” tegas Tito, mendesak kepala daerah di wilayah tersebut agar segera mengambil langkah konkret. ( wa/ar)