Surabaya (KN) – Amblesnya tanah di sepanjang Jalan Lasem RT 14 RW 4 Surabaya merupakan tanggungjawab Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas.Hal ini dikatakan oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Rabu (11/1) usai mengikuti rapat paripurna DPRD Surabaya. Amblesnya tanah tersebut karena sebelumnya ada galian pipa Pertamina yang rekondisinya kurang bagus.
“Lahan itu wewenang BBWS, saya sudah koordinasi dengan BBWS, sedangkan BBWS sudah meminta Pertamina untuk segera mengembalikan jalan sempadan itu seperti sediakala,” ujar Risma.Pertamina akan segera mengembalikan jalan setapak itu sesuai perintah BBWS Brantas.
Menurut Risma, sesuai laporan yang ia terima dari Kadis PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya Ir Ernawati, sebelumnya Pertamina menggali lahan itu untuk menanam pipa distribusi. Entah karena pengembalian tanahnya kurang padat sehingga ketika hujan turun maka tanah tersebut langsung ambles.
Jalan tersebut ambles memanjang sekitar 200 meter dengan kedalaman hingga 1,5 mete dan lebar 2,5 meter. Jika dibiarkan hal ini cukup membahayakan bagi warga sekitar maupun pengguna jalan tersebut. Apalagi bangunan rumah warga setempat dengan bozem Morokrembangan hanya terpaut sekitar 4 meter saja.
Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Kota (LKMK) Demak, Arif mengatakan, lahan itu ambles pada Selasa malam sekitar pukul 21.00 Wib dengan diawali suara gemuruh di sekitar lokasi.
Amblesnya tanah tersebut, DPRD Surabaya mendesak agar Pemkot segera turun tangan menangani kawasan di sekitar Bozem Morokrembangan yang ambles. Beberapa waktu lalu, di daerah itu juga mengalami tanah longsor. Selasa (10/1) malam, giliran kawasan Lasem Buntu yang tanahnya ambles mencapai 1,5 meter. Untungnya kejadian di Jl Lasem ini tak membawa korban jiwa.
“Ini harus segera diambil tindakan, jika dibiarkan, bisa jadi akan memakan korban harta dan nyawa yang besar. Sementara ini, di tempat yang ambles hanya diberi garis polisi untuk membatasi warga agar tak terlalu dekat dengan lokasi tersebut. Saat ini saja warga sudah khawatir dengan kejadian itu, mereka takut jika tak ditangani akan merambat ke rumah-rumah warga,” kata Sudirjo, anggota Komisi C DPRD Surabaya.
Sudirjo juga menegaskan, kejadian tanah ambles susulan bahkan sudah terjadi. Setelah kejadian malam, subuh juga terjadi tanah ambles susulan di sisi barat lokasi pertama.
“Dinas PU Bina Marga dan Pematusan harus melakukan tindakan taktis, hal ini jangan dibiarkan. Jangan menunggu kerugian yang lebih besar lagi,” ujar Sudirjo, politikus Partai Amanat Nasional ini.
Terpisah, Masduki Toha Anggota Komisi D DPRD Surabaya mengatakan, meski tanah yang ambles merupakan aset BBWS Brantas, Pemkot harus tetap memikirkan warga di sekitar Jl Lasem yang bedekatan dengan Bozem Morokrembangan.
Kalau untuk urusan teknis bisa diserahkan ke BBWS atau Pertamina, tapi untuk urusan keselamatan warga Pemkot Surabaya juga harus turun tangan. Bahkan kalau perlu warga juga harus segera dievakuasi sebelum ada korban akibat dari amblesnya tanah di sepanjang Jalan Lasem – Morokrembangan itu.
Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya Ir Ernawati menegaskan, jika kawasan Jl Lasem yang ambles itu masuk kawasan proyek Pemerintah Pusat. Namun dengan begitu, bukan berarti Pemkot Surabaya lepas tangan.
Layaknya kejadian banjir di Sumberejo akibat Kali Lamong yang meluap dan Kali itu merupakan tanggungjawab pusat, namun Pemkot tetap saja memberikan perhatian lebih pada daerah tersebut. Begitu juga dengan kejadian di Jl Lasem tetap jadi perhatian Pemkot.
Namun untuk penanganan lebih lanjut, Pemkot Surabaya melalui Dinas PU Bina Marga dan Pematusan tetap saja harus berkoordinasi dengan perwakilan pusat dan Dinas PU Jatim. “Kita sudah melakukan koordinasi,” kata Erna, Rabu (11/1) usai menghadiri rapat paripurna DPRD Surabaya.
Erna juga mengaku, perwakilan pusat yang menangani kawasan itu adalah Balai Besar Wilayah Sungai Brantas. “Kawasan Bozem Morokrembangan jadi tanggung jawab pemerintah pusat. Pemeliharaan dan pengawasannya ada di Balai Besar Wilayah Sungai Brantas. Kita sudah melakukan koordinasi antara balai besar tersebut, Pertamina yang memiliki jaringan pipa di daerah ambles, pemkot dan Pemprov Jatim,” kata Erna.
Untuk saat ini kawasan yang ambles sudah diamankan pihak Kepolisian, sementara untuk penanganannya tetap akan dilakukan pihak terkait. Pemerintah harus segera menangani kawasan yang ambles karena arah amblesnya tanah itu dikabarkan mengarah ke jalur tol Perak-Waru. (anto)