Surabaya (KN) – Anggota DPRD Surabaya, Baktiono meminta Dinas Pendidikan (Dindik) bertanggung jawab atas banyaknya siswa tidak mampu yang tetap dikenakan biaya oleh pihak sekolah.Baktiono menjelaskan, sesuai aturan setiap sekolah memang diharuskan meyediakan kuota lima persen untuk siswa yang masuk kategori mitra warga. Meskipun siswa tersebut pada saat mendaftar melalui jalur reguler.
“Walaupun siswa itu bukan termasuk mitra warga, Dindik harus tetap menanggung biayanya. Karena itu adalah amanat undang-undang,” tegas Baktiono, Senin (1/9/2014).
Baktiono mengaku heran dengan kebijakan sekolah yang seolah-oleh menutup mata terhadap kondisi ekonomi yang dialami beberapa siswa di Surabaya. Padahal, pihaknya mengatakan bahwa sudah jelas kalau siswa jalur mitra warga dan kurang mampu berhak mendapat fasilitas gratis. “Ini sudah tidak benar. Siswa tidak mampu harusnya dibantu. Saya khawatir ini akan mengganggu psikologis siswa yang bersangkutan,” sesalnya.
Menurut baktiono, pihak sekolah sebenarnya tidak diperkenankan menjual seragam sekolah kepada para siswa. Sebab berdasarkan laporan yang ia terima, ternyata harga seragam yang dijual di sekolah ternyata lebih mahal dibandingkan jika membeli langsung di pasar.
“Kalau tujuannya membantu siswa kurang mampu itu malah bagus. Tapi faktanya, sekolah seakan menjadikan ajang bisnis dalam pengadaan seragam ini,” cetusnya.
Politisi senior dari PDI-P ini juga menyoroti langkah Dinas pendidikan merubah sistem pengadaan seragam yang awalnya dilelang kemudian dirubah menjadi swakelola. Harusnya untuk pengadaan barang serahkan saja pada yang ahli dan dilelang secara profesional seperti dulu. “Dindik mestinya malu dengan kejadian seperti ini,” kata Baktiono. (anto)