Surabaya (KN) – Setelah berhasil bertemu dengan Gubenur Jatim Soekarwo yang telah mencapai kesepakatan, Perwakilan 45 Rukun Tetangga (RT) korban lumpur lapindo dalam waktu dekat ini mereka akan berangkat ke Jakarta untuk bertemu dengan Pemerintah Pusat. 
Rencananya, sebanyak 9 orang yang terdiri dari satu koordinator dan 2 orang perwakilan dari masing-masing Desa Ketapang, Pamotan, Mindi, dan Besuki, porong bertolak ke Jakarta, Selasa (30/5).
Keberangkatan warga dari 45 RT tersebut akan didampingi Tim Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dan Asisten III Pemprov Jatim dan Kepala Biro Kesra Pemprov Jawa Timur. Mereka rencananya akan menemui Djoko Kirmanto, Menteri Pekerjaan Umum yang juga Ketua Dewan Pengarah BPLS pada Selasa (1/6).
Asisten III Pemprov Jawa Timur Edi Purwito mengatakan, pihaknya bersama-sama dengan warga 45 RT menyusun surat yang berisikan desakan kepada Pemerintah Pusat untuk mempercepat penetapan masuknya 45 RT ke dalam revisi ketiga Perpres 14 tahun 2007 tentang BPLS.
Dengan demikian, warga 45 RT yang awalnya berada di luar peta terdampak lumpur Lapindo bisa mendapatkan ganti rugi yang diambil dari APBN tahun 2012, sama seperti 9 RT yang sudah lebih dulu masuk peta terdampak.
“Hari ini sudah ditandatangani (Gubernur), dan surat itu akan diberikan kepada Menteri PU pada tanggal 1 Juni,” kata Edi usai pertemuan dengan warga 45 RT di Gedung Negara Grahadi, Senin (30/5) pagi. (rif)
Foto : Warga 45 RT korban lapindo saat melakukan aksi demo