Surabaya (KN) – DPRD Surabaya kembali diterpa isu tak sedap. Oknum anggota DPRD Surabaya dituding menerima suap dari pengusaha PT Miho Sukses Abadi di Jl Kalikepiting Surabaya. Persoalan ini mencuat setelah perusahaan tersebut bermasalah dengan para karyawannya, setelah 24 karyawan perusahaan itu di PHK.Mereka tak ingin diPHK karena masih ingin bekerja. Isu ini berhembus ketika dilakukan hearing antara Komisi D DPRD Surabaya dengan perwakilan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Senin (13/8).
Sugeng salah seorang karyawan menuturkan jika ada oknum anggota dewan melakukan kongkalikong dengan manajemen PT Miho Sukses Abadi. Menurut dia, Jum’at (10/8/2012) lalu dirinya dipanggil oleh pimpinan PT Miho Sukses Abadi, Steven Kurniawan, terkait kinerjanya yang dinilai kurang bagus.
Sugeng lantas diberi uang Rp 10 juta sebagai kompensasi kalau mau diberhentikan (PHK). Tapi tawaran itu ditolak karena Sugeng masih ingin bekerja. Salah satu staf PT Miho Sukses Abadi, Steven, menyatakan perjuangan 24 karyawannya bakal sia-sia meski melaporkan kasus ini ke DPRD Surabaya. “Pak Steven bilang tidak takut kepada dewan karena mereka sudah diberi uang. Hanya saja tak disebutkan siapa identitas anggota dewan tersebut, termasuk waktu, tempat dan besarnya uang,”ujarnya.
Mendengar cerita Sugeng, Baktiono merasa kagetr dan geram, dan meminta Sugeng untuk mengungkap siapa oknum anggota dewan yang mendatangi PT Miho Sukses Abadi. Lantas ia menghubungi Steven Kurniawan di kantornya untuk klarifikasi. Sayangnya, yang menerima telepon hanya stafnya bernama Farida, “Maaf bapak belum datang. Mungkin sore baru ke kantor,”ujar Farida yang ditirukan Baktiono.
Baktiono menegaskan, kasus ini harus diusut tuntas karena menyangkut nama baik institusi dewan.”Ini tak boleh dibiarkan. Karena itu Komisi D akan memanggil Steven untuk klarifikasi dan buka-bukaan guna mengungkap oknum anggota dewan yang dituding menerima suap,” tegas Baktiono.
Sementara Ketua Komisi B DPRD Surabaya M Machmud juga hadir dalam pertemuan itu. Ini karena beberapa hari sebelumnya para buruh itu mengadu dan diterima Komisi B, sehingga secara tidak langsung dugaan itu mengarah ke Komisi B.
Politisi Partai Demokrat ini secara tegas meminta agar buruh mencari tahu siapa oknum anggota dewan yang dituduh itu. “Ini menyangkut nama baik institusi. Ayo kalau benar itu, kita laporkan saja ke polisi. Tapi kalau fitnah, pimpinan perusahaannya yang akan kita panggil dan kita laporkan ke polisi,” tegas machmud.
Soal tudingan anggota dewan menerima suap? Machmud, menuturkan jika dirinya hal ini dikabari oleh Baktiono. Akhirnya Machmud datang dan mendengarkan langsung penuturan Sugeng. “Memang saya sempat menanyakan alamat perusahaan saat hearing minggu lalu. Tapi alamat itu untuk undangan, bukan untuk yang lain. Apalagi mendatangi perusahaan itu,” katanya.
Menurut Machmud, yang. menarik adalah siapa anggota dewan yang mendatangi perusahaan itu dan memanfaatkan mekanisme untuk mencari rejeki.”Sekali lagi ini perlu dilacak, siapa orangnya. Biar anggota dewan yang “main-main” disanksi. Ini biar antar komisi (A, B, C, D) tidak saling tuding dan curiga. Saya setuju jika dilaporkan polisi,” tendasnya. (anto)
Foto M Machmud, Ketua Komisi B DPRD Surabaya