Jakarta, mediakorannusantara.com Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menilai bahwa pengembangan rumah susun subsidi merupakan langkah strategis untuk mengatasi ketimpangan kebutuhan hunian atau backlog di kawasan perkotaan.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menjelaskan bahwa pihaknya tengah mempercepat penyesuaian harga rusun agar skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dapat segera menyasar hunian vertikal secara lebih luas..
Upaya ini dibarengi dengan pembenahan dari sisi suplai serta proses finalisasi kalibrasi harga per unit yang disesuaikan dengan indeks kemahalan konstruksi bangunan tempat tinggal dari Badan Pusat Statistik.
Dalam pelaksanaannya, BP Tapera terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan pemangku kepentingan terkait guna merumuskan skema pembiayaan yang tepat. Mengingat harga per unit rumah susun cenderung lebih tinggi dibandingkan rumah tapak, penyesuaian alokasi fiskal menjadi krusial agar tidak mengganggu target total capaian unit pada tahun 2026.
Pemerintah juga sedang memperhitungkan berbagai variabel finansial mulai dari besaran uang muka, suku bunga, jangka waktu pelunasan, hingga aspek perlindungan asuransi bagi para debitur rusun subsidi.
Sejalan dengan rencana tersebut, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) menyiapkan dua konsep utama bagi hunian vertikal di perkotaan, yaitu rumah susun sederhana milik (rusunami) dan rumah susun sederhana sewa (rusunawa).
Implementasi kedua konsep ini akan dimatangkan melalui diskusi intensif bersama para pengembang dan asosiasi terkait guna memastikan program hunian vertikal ini tepat sasaran bagi masyarakat berpenghasilan rendah. ( wa/ar)