KORAN NUSANTARA
indeks

PT TUN Jakarta Tolak Banding Moeldoko dan Pendukungnya

Jakarta (MediaKoranNusantara.com) – Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta ‘menolak’ gugatan atas dua permohonan banding yang diajukan Moeldoko dan pendukungnya.

Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menegaskan, bagi Partai Demokrat hal ini merupakan berkah di bulan Ramadan.

“Bagi Kami, putusan ini adalah salah satu berkah bulan suci Ramadan. Apresiasi Kami kepada Majelis Hakim pada 2 Perkara di PT TUN Jakarta yang telah bersikap adil,” kata dia dalam siaran pers, Kamis (28/4/2022).

“Hal ini semakin menegaskan bahwa hasil Kongres V Partai Demokrat 2020 yang menetapkan Ketum Agus Harimurti Yudhoyono dan AD/ ART Partai Demokrat adalah sah dan sudah sesuai aturan”, tegas Teuku Riefky.

Menurutnya, sejak ada upaya pengambilalihan Partai Demokrat melalui KLB ilegal pada 5 Maret 2021 lalu, langkah hukum Pihak Moeldoko dan kawan kawan telah 13 belas kali ‘ditolak’ oleh berbagai institusi negara.

Mulai dari Menkumham, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, PT TUN Jakarta hingga permohonan Judicial Review di Mahkamah Agung.

Dengan sudah banyaknya putusan hukum yang mematahkan Gugatan yang diajukan oleh Moeldoko dan kawan-kawan selama ini, Teuku Riefky berharap pihak Moeldoko berhenti untuk mengganggu Demokrasi di Indonesia.

“Di bulan yang baik ini, ksmi mendoakan, semoga mereka disadarkan dan diberikan hidayah,” harapnya.

Putusan kedua perkara tersebut diatas telah di umumkan secara bersamaan pada laman resmi Mahkamah Agung (MA) pada Selasa, 26 April 2022.

Dengan No. Perkara masing-masing No. 35/B/2022/PTTUN-JKT yang diajukan oleh Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun kemudian No. 39/B/2022/PTTUN-JKT, atas nama Ajrin Duwila dan Hasyim Husen. (KN01)

Related posts

Walikota Ajukan Tambahan Dana Rp 7 M Untuk Beli Pertamax Mobdin Pemkot

kornus

Priyo Kaget Terkait Pernyataan Dahlan Iskan Tak Mau Sebut Siapa Oknum DPR Diduga Pemeras BUMN

kornus

Freddy Poernomo : Proses Penunjukan Pj Kepala Daerah Kabupaten/Kota di Jatim Oleh Kemendagri Bentuk Kegagalan Demokrasi

kornus