Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Pimpinan DPRD Jatim mendorong realisasi pencairan dana Hibah dan Bansos dari Pemprov Jatim dilakukan secepatnya. Mengingat, Pergub No.44 Tahun 2021 tentang Penatausahaan Hibah dan Bansos sudah dibuat Gubernur Khofifah Indar Parawansa, sehingga tak ada alasan lagi menunda karena program itu sangat diharapkan karena bisa mengungkit pemulihan ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19.
“Saat ini yang bisa memberi stimulus pemulihan ekonomi tinggal dari pemerintah. Sebab sektor swasta juga mengalami kontraksi. Karena itu percepatan realisasi Bansos dan Hibah sangat diharapkan,” kata Hj Anik Maslachah selaku wakil ketua DPRD Jatim ditemui usai paripurna, Kamis (12/8/2021).
Politikus asal PKB itu mengakui Pergub Jatim No.44 Tahun 2021 sangat mempermudah proses pengajuan, realisasi hingga pertanggungjawaban pemberian Hibah dan Bansos. Sebab Pergub itu menindaklanjuti Permendagri No.77 tahun 2020 yang sengaja memberi kelonggaran program hibah dan bansos.
“Memang agak terlambat karena hingga bulan Agustus ini hanya beberapa pengajuan hibah yang sudah tandatangan NPHD untuk pencairan. Sedangkan yang mayoritas belum bisa dicairkan karena masih menunggu Pergub ini,” kata Anik Maslachah.
Ia menyadari pada masa Pandemi ini pemerintah memang konsentrasinya terpecah lantaran harus fokus penanganan Covid-19 terlebih dulu. Bahkan banyak petugas survei lapangan yang terpapar setelah melaksanakan survei lokasi yang akan menerima dana hibah dan bansos.
“Dalam Pergub yang baru itu survei lokasi tidak menjadi keharusan bahkan penandatanganan NPHD juga bisa dilakukan secara online. Selain itu kesalahan ketik juga ditolelir dengan cukup tandatangan mengetahui kepala desa setempat,” beber politikus asal Sidoarjo.
Percepatan realisasi hibah dan bansos diyakini Anik bisa mempercepat pemulihan ekonomi. Sebab bansos dan hibah itu kebanyakan berkaitan dengan proyek fisik, dimana pengerjaannya dilakukan swadaya dan melibatkan banyak orang. “Saya yakin percepatan realisasi hibah dan bansos bisa mempercepat pemulihan ekonomi,” pungkas Anik yang juga sekretaris DPW PKB Jatim. (KN01)