Jakarta (KN) – Rencana pemerintah menaikan harga BBM subsidi pada waktu dekat dianggap masih tidak jelas. Kalaupun ada kompensasi BLT, hal itu dijamin ditolak oleh DPR.“Usulan Menteri ESDM tentang Dua opsi yang ditawarkan itu belum jelas,” ucap Wakil Ketua DPR Pramono Anung di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/2/2012).
Menurut Pramono, kalaupun harga BBM naik, pemerintah belum membuat format yang benar-benar jelas tentang kompensasinya. Kemudian, bentuk kompensasinya kepada masyarakat apakah masih berupa bantuan langsung tunai (BLT) yang sudah ditolak oleh fraksi-fraksi di DPR RI. “Kalau kompensansinya BLT, pasti akan ditolak semua fraksinya,” ujarnya.
Terkait sikap Fraksi PDIP, Pram menyatakan pihaknya belum menerima atau menolak opsi yang ditawarkan pemerintah. “Apa yang diterima atau yang ditolak, barangnya saja belum jelas?” cetusnya.
Pramono Anung meminta pemerintah bersikap tegas soal rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubdisi. “Pemerintah seharusnya mengusulkan opsi kenaikan harga BBM secara jelas dan kemudian DPR RI akan membahasnya,” kata Pramono Anung.
Pramono Anung menilai pemerintah masih menghadapi kegamangan untuk mengusulkan kenaikan harga BBM sehingga usulan yang disampaikan ke DPR RI opsinya belum jelas.
Menurut dia, belum jelas opsi apa yang akan diusulkan secara resmi oleh pemerintah kepada DPR RI untuk ditetapkan dalam APBN Perubahan.
Politisi PDIP yang juga mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini juga mengingatkan agar pemerintah bisa segera menyampaikan usulan resmi ke DPR untuk dibahas.
“Pemerintah jangan terlalu banyak melontarkan wacana di ruang publik tapi belum memiliki usulan yang jelas, karena akan terjadi kontraproduktif,” kata Paramono Anung.
Menurut dia, DPR RI sampai saat ini belum menerima usulan resmi dari pemerintah, apakah akan mengusulkan menaikkan harga BBM bersubsidi Rp1.000 per liter, Rp1.500 per liter, atau Rp2.000 per liter.
Kalau masyarakat bertanya apakah DPR menerima atau menolak usulan pemerintah, menurut Pramono, bagaimana DPR RI mau menerima atau menolak karena usulannya saja belum ada.
Pramono menilai kebijakan energi di pemerintah masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Menurut Pramono ada unsur politis di balik usulan kenaikan harga BBM yang sudah dipolemikkan kepada publik tapi usulannya ke DPR RI belum jelas. (red)