Jombang,mediakorannusantara.com – Forum Sesepuh Nahdlatul Ulama (NU) merekomendasikan sekaligus berharap agar rapat pleno yang direncanakan untuk menetapkan Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU tidak diselenggarakan terlebih dahulu. Permintaan ini merupakan tindak lanjut dari rapat yang digelar di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Sabtu (6/12/2025).
Juru bicara Forum Sesepuh NU, K.H. Oing Abdul Muid Sohib, menyatakan bahwa pleno tersebut harus ditunda hingga forum dan musyawarah internal diselesaikan sesuai ketentuan organisasi.
”Forum merekomendasikan agar rapat pleno menetapkan Pj tidak diselenggarakan sebelum forum dan musyawarah diselesaikan sesuai ketentuan organisasi,” tegas Gus Muid, sapaan akrabnya.
Proses Pemakzulan Dianggap Tidak Sesuai AD/ART
Gus Muid menambahkan, Forum Sesepuh NU berpendapat bahwa proses pemakzulan Ketua Umum PBNU saat ini tidak sesuai dengan aturan organisasi sebagaimana ketentuan AD/ART.
Meskipun demikian, forum juga mencatat adanya informasi kuat tentang dugaan pelanggaran atau kekeliruan serius dalam pengambilan keputusan oleh Ketua Umum PBNU yang perlu diklarifikasi melalui mekanisme organisasi secara menyeluruh.
Untuk menjaga stabilitas, Forum Sesepuh NU juga mengajak seluruh pihak menahan diri dan menghindari langkah yang berpotensi memperbesar ketegangan.
”Forum menegaskan persoalan ini diselesaikan melalui mekanisme internal NU tanpa melibatkan institusi atau proses eksternal demi menjaga kewibawaan jamiyah dan memelihara NU sebagai aset besar bangsa,” kata Gus Muid.
Dalam rapat tersebut, Forum Sesepuh NU juga mengusulkan upaya agar Rais Aam dan Ketua Umum PBNU bisa bertemu di satu forum sebagai langkah mediasi, meskipun hal tersebut masih dalam tahap pembicaraan.
Tanggapan Ketua Umum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf
Secara terpisah, Ketua Umum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menyambut baik pertemuan di Tebuireng dan menegaskan dirinya selalu berusaha membuka komunikasi dengan jajaran Syuriah PBNU. Ia merasa lega dapat bertemu dan memberikan penjelasan, lengkap dengan dokumen pendukung.
Gus Yahya juga secara lugas menilai keputusan Syuriah PBNU itu bermasalah karena melakukan penggantian tanpa memberi kesempatan untuk klarifikasi.
”Itu juga di luar wewenangnya, maka semua itu bermasalah. Nanti, akan dibicarakan dengan semua pihak dari PWNU, dari PCNU,” jelasnya.
Rapat penting ini dihadiri oleh sejumlah kiai sepuh dan mustasyar NU, baik secara fisik maupun daring, di antaranya:
- K.H. Ma’ruf Amin (via Zoom)
- K.H. Said Aqil Siradj (Mantan Ketua Umum PBNU)
- K.H. Anwar Manshur (Pengasuh Pesantren Lirboyo Kediri)
- K.H. Nurul Huda Djazuli (Pengasuh Ponpes Al Falah Ploso)
- K.H. Abdullah Ubab Maimoen (via Zoom)
- Hj. Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid (via Zoom)
- Hj. Mahfudloh Wahab
- Dan tamu undangan lainnya. ( wa/ar)