BANDUNG,,mediakorannusantara.com – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia menekankan pentingnya pemimpin administrasi publik yang harus memiliki kompetensi, berintegritas, dan berwawasan kebangsaan. Penegasan ini disampaikan dalam kegiatan “Menyapa Sahabat Kebangsaan” yang bertema Pemimpin Administrasi Publik yang Berintegritas dan Berwawasan Kebangsaan di Universitas Padjajaran (Unpad), Bandung, Jawa Barat, pada Jumat (5/12).
Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal MPR, Anies Mayangsari Muninggar, mengidentifikasi tiga tantangan utama yang dihadapi administrasi publik di Indonesia saat ini, yaitu tantangan integritas, penegakan hukum, dan kepercayaan publik.
”Pemimpin administrasi publik yang berintegritas dan berwawasan kebangsaan adalah sosok yang menjadikan Pancasila sebagai jiwa, konstitusi sebagai kompas, dan NKRI sebagai rumah bersama,” tegas Anies.
Anies merinci bahwa nilai dasar integritas mencakup jujur, akuntabel, dan etis, sementara nilai wawasan kebangsaan meliputi nasionalisme, persatuan, dan kesejahteraan.
Dalam konteks tantangan integritas, Anies mengutip data Transparancy International 2024, di mana Indonesia hanya memperoleh skor 37/100 dalam Indeks Persepsi Korupsi (CPI), menempatkan Indonesia pada peringkat 99 dari 180 negara. Skor ini mengindikasikan tingginya persepsi korupsi di sektor publik, yang menjadi penghalang terwujudnya birokrasi yang bersih.
Tantangan penegakan hukum diperkuat oleh data resmi Statistik Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2024. Data tersebut menunjukkan bahwa lebih dari 85 persen penyidikan korupsi bersumber dari pengadaan barang/jasa serta gratifikasi dan penyuapan.
“Fakta ini menegaskan bahwa sektor esensial dalam pelayanan publik masih menjadi titik paling rawan korupsi,” jelasnya.
Lebih lanjut, tantangan kepercayaan publik tecermin dari data GoodStat 2025 yang mencatat hanya kurang dari 25 persen masyarakat menyatakan sangat percaya pada lembaga negara, sedangkan 60 persen menyatakan cukup percaya. Menurut Anies, hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan publik yang masih moderat dan sangat dipengaruhi oleh kualitas integritas pemimpin publik.
Oleh karena itu, Anies berharap para mahasiswa administrasi publik—sebagai calon perencana, analis, birokrat, dan pemimpin pemerintahan—dapat mempersiapkan diri sebagai generasi penerus yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kokoh secara moral dan nasionalisme.
Senada dengan Anies, staf pengajar Departemen Administrasi Publik FISIP Unpad, Slamet Usman Ismanto, menambahkan bahwa pemimpin administrasi publik harus menjadi teladan dan memberikan harapan melalui setiap keputusan yang dibuat.
Slamet menekankan bahwa pemimpin saat ini harus memiliki kemampuan literasi data dan literasi teknologi. Kemampuan ini, lanjutnya, diperoleh dengan membangun karakter yang dimulai dari kebiasaan, serta membutuhkan komitmen, konsistensi, mentor, dan latihan. Ia menutup dengan pesan, “Masa depan bukan direncanakan, melainkan diciptakan.( wa/ar)